Pilkades Serentak di P.Sidimpuan “Gagal Karena Tidak ada Perda”

P.Sidimpuan STT Blog

Gagalnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kota Padangsidimpuan, bukan hanya semata kesalahan panitia penyelenggara Pilkades dalam Hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat  (PMK)Kota Padangsidimpuan. Tudingan dan kecaman dari beberapa orang yang mengatasnamakan lembaga Sosial Masayarakat atas ketidak mampuan aparatur pemerintah kota P.Sidimpuan dalam hal ini (PMK) di berbagai media nampaknya kurang di Filter, bahkan terkesan profokatif. Hal ini di sampaikan Nasruddin Nasution warga Kelurahan Sigiring giring Kecamatan P.Sidimpuan Utara dalam menyikapi pemberitaan dari salah satu media yang menyajikan berita berbau profokatip dan terkesan orang orang  di PMK tidak becus.

 “kecaman dari mereka yang mengaku pemerhati  jalannya roda pemerintahan di kota P.Sidimpuan ini banyak yang tidak tepat  karena mereka tidak mengetahui seluruh tahapan dan proseduralnya. Yang berkomentar hanya melihat luarnya, sementara dampaknya tidak mereka lihat” ucapnya. Lebih jauh di katakannya bahwa dalam pelaksanaan pilkades serentak tersebut  harus ada payung hukum, minimal Peraturan daerah. Ketidak siapan Perda ini harus dilihat apa yang terjadi pada pembahasan  R-APBD hingga Penetapan APBD KotaP.Sidimpuan tahun 2014. Kita ingat kembali bahwa Ada Prolekda, KUA PPS dan seterusnya R-APBD dan berbagai pembahasan hingga APBD di tetapkan. Pada waktu tersebut, alat kelengkapan DPRD Kota P.Sidimpuan baru terbentuk pad bulan Desember 2014 yang di isi sebahagian besar anggota legislatif yang baru. Hingga penetapan APBD Kota P.Sidimpuan, di yakini bahwa banyak program kegiatan di kota P.Sidimpuan yang luput dari pembahasan mengingat waktu yang mendesak pada bulan Desember tersebut, salah satu diantaranya adalah payung hukum, tehnis dan anggaran Pilkades 2015. Sehingga   APBD Kota P.Sidimpuan tahun 2015 banyak yang luput dari pembahasan, maka lahirlah APBD yang di Kompromikan.Inilah salah satu penyebab Pilkades tersebut gagal.

Sisis lain Nasruddin mengatakan bahwa kalaupun tahun ini Pilkades gagal di laksanakan, hal ini tidak akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat kecuali sengaja di profokasi atau di kompori sehingga ribut.” Warga desa yang ada di Kota.P.Sidimpuan bukanlah warga yang bodoh atau mudah di profokasi, namanya saja mereka yang beralamat di desa, namun cara berfikirnya justru sudah maju. Bahkan tidak sedikit yang lebih maju cara berfikir dan pendidikannya dari beberapa komentator di media yang menyudutkan pemerintah Kota P.Sidimpuan atas gagalnya Pilkades serentak di Kota P.Sidimpuan tahun 2015. Jadi hal ini bukanlah suatu persoalan yang mesti di besar besarkan dan kalau semua unsur yang berkepentingan di dalam Pilkades ini sama sama memahami duduk persoalan, maka semuanya akan aman aman saja” ujarnya penuh keyanikan. Ia mengajak seluruh warga P.Sidimpuan khususnya yang berdomisili di desa dapat memahami latar persoalan tertundanya Pilkades tahun 2015, serta tetap mejaga ketentraman yang di balut sistim kekerabatan, menghindari hal hal yang dapat memicu konflik antar sesama warga. Sadar atau tidak, mungkin ada kepentingan pribadi  dari segelintir orang untuk mengambil keuntungan bila terjadi persoalan di tengah tengah masyarakat Kota P.Sidimpuan.(Anas)