Diknas P.Sidimpuan tidak intervensi guru

Diknas P.Sidimpuan bantah kalau guru dan pegawai dilingkungannya di arahkan pada salah satu calon Walikota.

 

P.Sidimpuan STT Blog

Kabar yang beredar di kalangan masyarakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Padangsidimpuan (Psp) yang memiliki 3000 an pegawai termasuk guru, telah di arahkan untuk memilih dan mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil pada Pilkada Kota Psp 2012 ini di bantah oleh Kepala Dinas  melalui Sekretaris Diknas Psp Drs.Masuddin Lbs.

Ketika hal ini di konfirmasi pada Kamis (13/9) di ruang kerjanya, ia mengatakan dengan tegas bahwa sepengetahuannya tidak ada arahan atau intervensi kepada jajaran PNS di lingkungan Diknas Kota Psp untuk mendukung salah satu calon. “ Tidak ada itu, kita dari dinas ini tidak pernah mengarahkan para pegawai maupun guru harus memilih salah satu kandidat. Mohon hal ini di luruskan, saya secara pribadi tidak akan berbuat hal itu. Karena aturan sudah jelas melarang  PNS terlibat pada urusan Politik” ujarnya.

 

Berita yang ada di tengah masyarakat sudah santer, kalau jajaran PNS dan guru di kota Psp telah di wanti wanti untuk memilih salah satu kandidat pada pilkada ini. Seperti di ketahui bahwa salah satu calon Walikota yang maju adalah menantu dari Walikota yang masih bertugas hari ini. Dengan kewenangan yang ada pada diri Walikota tersebut, di duga bahwa secara tidak langsung seluruh PNS termasuk kalangan tenaga pendidik telah di arahkan untuk memilih salah satu kandidat, seperti yang terjadi pada pilkada 2007 yang lalu.

Lebih jauh di katakannya bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, karena dari sekian banyak calon yang maju pada pilkada ini, tentu ada juga kerabat atau keluarga dari calon calon  tersebut guru atau PNS di lingkungan Diknas. Hal ini jelas tidak mungkin di intervensi, dan ini tindakan yang sangat beresiko tinggi. “ jadi tolong di klarifikasi bahwa berita yang beredar itu tidak benar, kalangan pendidik di kota ini adalah orang orang yang sudah dewasa dan tentu sudah bisa membedakan mana yang terbaik bagi dunia pendidikan. Jadi dengan tegas saya sampaikan bahwa secara kedinasan hal ini tidak mungkin kami perbuat” tegas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Psp ini.

Saat di pertanyakan mengenai hal yang di alaminya pada Pilkada tahun 2007, ia tidak mau berkomentar “ dalam mengelola pemerintahan, kepala daerah tentu sudah memiliki pertimbangan, program dan strategi. Sebagai PNS kita patuh kepada kebijakan pimpinan” jawabnya tanpa mau berpolemik.

Sekedar mengingatkan kejadian tahun 2007, saat itu Drs.Masuddin Lbs di issukan memihak salah satu kandidat lawan politik walikota saat itu (Incumbent) yang juga masih menjabat walikota Psp sekarang. Jabatannya pada waktu itu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Psp di copot dan kemudian di jadikan sebagai guru biasa di sekolah itu juga. Tindakan kejam yang dilakukan penguasa pada waktu itu menjadi sokterapi yang ampuh bagi PNS dan jajaran guru dilingkungan Diknas kota Psp.(Anas)