LSM Pelopor Minta Walikota P.Sidimpuan Tunda Penerapan PPDB

P.Sidimpuan STT Blog_____ Sejumlah lembaga atau pemerhati pendidikan yang menginginkan perbaikan pengelolaan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di kota P.Sidimpuan merespon sistim penerimaan murid baru tahun ajaran 2016-2017 yang oleh Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan di istilahkan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Berbagai kalangan beranggapan bahwa sistim yang akan di terapkan dalam waktu dekat ini akan banyak menimbulkan masalah. Sementara sarana dan prasarana untuk sistim online yang di rencanakan hingga saat ini belum tersedia begitu juga para operator atau Adminnya belum di tetapkan. Begitu juga sistim paket yang di tetapkan terhadap sekolah, hal ini akan menambah beban biaya sekolah bagi masyarakat miskin. Karena dari apa yang pernah di paparkan oleh Dinas Pendidikan tentang sistim PPDB ini, anak akan sangat sangat di batasi ruang pilihnya dalam menentukan sekolah tempat belajar. Konon lagi nanti sistim ini yang menentukan di sekolah negeri mana seorang anak dapat di terima atau sebaliknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Ketua LSM Pelopor Kota P.Sidimpuan Victor Sinaga dalam menyikapi rencana penerapan PPDB ini mengatakan agar Dinas Pendidikan jangan memaksakan diri untuk menerapkannya. Walau sistim ini kelihatan bergengsi dan modren, namun lari dari semangat memajukan dunia pendidikan yang merata dan tidak membebani biaya tambahan bagi rakyat miskin. “ program ini jelas akan menambahi beban biaya bagi siswa miskin khususnya di bidang transportasi. Untuk ini Pendidikan Kota P.Sidimpuan jangan dulu memaksakan diri untuk menerapkannya, karena nantinya akan banyak persoalan yang timbul. Untuk itu kami minta kepada Walikota P.Sidimpuan Andar Amin agar jangan dulu mengeluarkan peraturan mengenai PPDB ini” Ujar Victor. Victor Sinaga seorang wartawan yang cukup Senior di Tabagsel ini mengungkapkan kekhawatirannya kalau suatu saat bila terjadi human eror dalam menjalankan sisitim ini, yang jadi korban selain siswa juga operator atau admin. Kalau pihak Dinas Pendidikan akan cuci tangan dalam masalah ini.” Kalau terjadi kesalahan, maka akan ada pihak yang merasa di rugikan. Saat masyarakat meminta haknya atau menggugatnya melalui jalur Hukum, maka yang korban nanti adalah operator sekolah dan melihat karakter para pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan, mereka akan cuci tangan atau lepas tanggung jawab” sebutnya dengan penuh keyakinan. Sistim PPDB ini di coba untuk di terapkan oleh Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan sebagai jawaban atas kritikan organisasi masyarakat atas banyaknya uang negara di pergunakan buat study banding ke berbagai daerah yang juga melibatkan anggota DPRD Kota P.Sidimpuan. Sistim ini sengaja dipaksakan untuk menunjukkan bahwa ratusan juta uang yang mereka pergunakan ada hasilnya, walau tidak cocok tapi harus di tunjukkan meski mengabaikan kesusahan yang di alami rakyat miskin. Sementara itu pemerhati pendidikan Nasruddin Nasution mengatakan bahwa dinas pendidikan sering mendahulukan hal yang tidak penting penting amat. “ semestinya dinas pendidikan mendahulukan peningkatan mutu atau kualitas, jangan mendahulukan kuantitas. Coba laksanakan pemerataan warga belajar dengan mematuhi Permendiknas tentang jumlah rombongan belajar maksimal dalam satu sekolah. Kemudian coba tingkatkan kualitas tenaga pendidik, laksanakan MGMP pada seluruh mata pelajaran. Kalau ini bisa di laksanakan, maka kita salut kepada pengambl kebijakan di kota ini” ujarnya. (Anas)