Pemko Padangsidimpuan Tidak Pernah Abaikan Aspirasi Rakyat

Asisten II Ekbang Drs Ali Pada Harahap Menjawab Tuntutan GAM PPR

 Padangsidimpuan, STT Blog

PEMERINTAH KOTA (Pemko) Padangsidimpuan mengatakan pihaknya selalu mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, apalagi yang menyampaikannya adalah kelompok intelektual seperti elemen mashasiwa. Hanya saja aspirasi yang disampaikan terlebih dahulu diteliti, dicermati dan dibahas satu demi satu secara detail dengan  melibatkan instansi terkait sebelum keputusan ditentukan pemerintah kota.
    Demikian diutarakan Asisten II Ekonomi Pembangunan, Pemko Padangsidimpuan Dr.Ali Pada Harahap menjawab tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasisiwa Pemuda Peduli Rakyat (GAM PPR) saat melakukan aksi demo di kantor walikota, Jalan Sudirman Padangsidimpuan, Kamis (20/6) .
   Dikatakan Ali Pada, aspirasi yang pernah disampaikan GAM PPR saat berunjukrasa beberapa waktu lalu perihal terjadinya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Pemko Padangsidimpuan TA 2012 mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Padangsidimpuan dan telah mengkoordinasikannya dengan pihak terkait.

 "Apabila tudingan dugaan korpsi yang dilakukan di Dinas Kesehatan seperti yang ditudingkan GAM PPR benar adanya , tentu saja kita persilahkan BPK mengauditnya, supaya dapat kebenarannya," ujar Ali Pada.
   Mantan Kadis Pendidikan Tapsel ini menepis anggapan mahasiswa seolah Pemko Padangsidimpuan melakukan pembiaraan persoalan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, tanpa berupaya menuntaskannya. Namun yang jelas kata Ali Pada,  apabila ada masalah yang timbul terlebih dugaan korupsi di instansi tertentu Pemko Padangsidimpuan akan sangat hati-hati dalam meneliti dan mendalaminya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama menyelesaikannya.

   Menjawab permintaan juru bicara GAM PPR Ahmad M  Hasibuan agar walikota Andar Amin Harahap, S.STP, MSi bersedia menemui mereka untuk berdialog, Ali Pada mengatakan bukan karena  ada faktor kesengajaan atau mengelak bertemu GAM PPR, namun saat bersamaam walikota sedang rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sdang berada di Kota Padangsidimpuan. "Bapak walikota sedang rapat dengan BPK terkait LHP Pemko Padangsidimpuan TA 2012, dan inipun sangat penting untuk dihadiri walikota. Aspirasi yang disampaikan GAM PPR kami terima dan akan kami sampaikan kepada bapak walikota," janji Ali Pada.

 Jawaban dan penjelasan yang diutarakan Ali Pada ini tidak bisa diterima GAM PPR karena  berulangkali mereka melakukan unjukrasa tidak pernah sekalipun diterima walikota. "Kami saangat kecewa, karena beberapa kali kami unjukrasa selalu ditemui pejabat pemko Padangsidimpuan setingkat Asisten yang tidak bisa mengambil keputusan," seru mahasiswa yang jumlahnya sekitar 16 orang itu.

Setelah berorasi dilanjutkan dengan pembacaan 9 butir tuntutan  diantaranya dugaan telah terjadi overlapping satu kegiatan dua pos anggaran dalam realisasi pengguna anggaran.Pengalokasian anggaran tersebut diduga tidak sesuai dengan PP RI Nomor: 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan raut wajah kesal dan kecewa karena sampai waktu yang ditunggu-tunggu walikota tidak datang menemui mereka. (Anas)

Berita ini dapat di baca pada Harian ORBIT, Skm SUARA MASA dan MITRA