Diknas P.Sidimpuan : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistim On Line “ harus di kaji ulang “ Karena tidak memihak Rakyat Miskin

P.Sidimpuan STT Blog_____ Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan akan menerapkan sistim online pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016-2017 ini setelah mengadopsi sistim yang di terapkan oleh daerah yang tehnologi komunikasinya canggih . Hal ini terlihat saat dilakukan ekspos draf dan sekaligus uji publik yang dilakukan panitia, untuk pembuatan Peraturan Walikota (Perwal) P.Sidimpuan tentang PPDB. Ekspos ini di pandu Ketua Dewan Pendidikan Kota P.Sidimpuan M.Yusar Nasution beserta Kusno Purnomo staf Bidang

Dikmen Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan. Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan pada Senin (14/3) yang di hadiri seluruh Kepala Sekolah SMP/Mts, SMA, SMK, MA se Kota P.Sidimpuan, Komite Sekolah, Pengawas dan jajaran internal Dinas Pendidikan. Dari Pemerintah Kota P.Sidimpuan hadir Asisten II DR.H. Alipada Harahap, Asisten III, Drs.H.ABD. Rosad Lubis.MM, Kakan Kemenag Drs. Efri Hamdan Harahap, dari DPRD hadir Ketua Komisi III, Khoiruddin Nasution. Keinginan Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan dengan menerapkan methode baru pada PPDB ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Direncanakan pada PPDB ini akan di buat atau di bagi sekolah sekolah tertentu dalam satu paket. Kemudian juga ada penilaian atau skor terhadap jarak alamat rumah dengan sekolah serta penilaian prestasi di luar akademik. Pihak Dinas Pendidikan menguraikan beberapa indikator yang bisa memudahkan atau memberi nilai plus bagi seorang anak masuk ke sekolah yang di tuju. Dari dialog yang berkembang, terlihat ada kekhawatiran kalau sistim ini kelak akan bermasalah mengingat sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Selain itu pertimbangan lain yakni akan membuat pertambahan biaya bagi anak sekolah nantinya bila ia tidak bisa masuk pada sekolah pilihannya. Hal yang lain menurut pemaparan tersebut, paket dan sistim yang akan menentukan seorang anak masuk kesekolah mana. Salah seorang peserta yang hadir Nasruddin Nasution, anggota komite sekolah SMP Negeri 3 mengatakan, bahwa program ini jangan dulu dilaksanakan pada tahun ini mengingat sarana dan fasilitas lainnya belom memadai termasuk sistim jaringan telekomunikasi di kota ini belom merata. Selain itu perlu di pertimbangkan tetang beban biaya yang akan di keluarkan orang tua murid nantinya bila sistim paket ini di tetapkan. Ia mencontohkan, salah satu paket di isi SMPN 4 Psp. Utara, SMPN 9 Hutaimbaru,SMP 7 Angkola Julu dan MTSN. Bila seorang anak tammatan SD Kayu Ombun yang hanya beberapa meter dari SMPN 4 tidak bisa masuk kesekolah SMPN 4, maka dia akan otomatis masuk ke SMPN 9 atau SMPN 7. Anak tersebut tidak bisa memilih ke SMPN 3 atau ke SMPN 1, alasannya sekolah SMPN 3 dan SMPN 1 tidak satu paket dengan SMPN 4. Bisa di bayangkan bila sistim ini di jalankan, betapa besar orang tua atau keluarga miskin akan mengeluarkan biaya bagi perongkosan dan biaya lainnya. “ sebaiknya pihak dinas pendidikan jangan memaksakan diri memakai sistim yang baru mereka adopsi ini. Banyak dampak buruknya nanti terutama kepada para operator sekolah yang menangani PPDB. Saya berkeyakinan bahwa akan banyak terjadi persoalan hukum nanti. Pihak dinas pendidikan atau tim perumus akan cuci tangan, sementara operator sekolah akan menerima dampak buruknya” ungkapnya. Nasruddin Nasution juga memprediksi akan ada penumpukan murid dari satu sekolah tertentu di sekolah yang di anggap sekolah Faporit, sementara kualitas kelulusannya di ragukan. Pihak penyelenggara pendidikan swasta sangat jeli melihat sistim ini dan mereka sudah mempersiapkan strategi bagi anak lulusannya. Khusus tingkat SMA dan SMK, sistim ini sangat menguntungkan dan bisa memajukan sekolah Swasta. Tidak tertutup kemungkinan sekolah beberapa negeri akan kosong bila memang dinas pendidikan konsekwen menetapkan sistim ini.(Anas)