Warga P.Sidimpuan Minta Pembangunan dan Perbaikan Jalan Umum

P.Sidimpuan, STT Blog______ Sejumlah warga Kota P.Sidimpuan meminta kepada Pemko P.Sidimpuan untuk memprioritaskan program pembangunan jalan di sekitaran inti

kota (Pusat Kota, red), karena masih banyak titik jalan rusak yang belum diperbaiki sejak beberapa tahun terakhir ini. “ Kita lihat, di inti kota saja masih banyak terdapat jalan rusak. Bagaimana mau tenang dan nyaman berkendara jika masih banyak kerusakan jalan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pengendara” ucap Binsar, salah seorang warga Pd. Matinggi P.Sidimpuan Selatan, Jumat (18/3). Dikatakan, banyak warga sangat mengeluhkan kondisi jalan di pusat kota khususnya yang memakai kendaraan roda dua. Sebab, pengendara tidak nyaman dibuatnya, apalagi di titik jalan yang hanya ditambal sulam, Seperti yang terdapat di sekitar Jln St. Moh.Arif dan Jembatan Sitamiang. Ditambahkan Binsar “ itu salah satu aspirasi yang ingin kita sampaikan kepada Pemko. Kalau tidak banyak jalan yang rusak, tidak mungkin warga mengeluh. Nah, faktanya memang banyak titik jalan rusak yang mengganggu pengendara,” ucapnya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa paret yang tersumbat di sekitar Jln. Imam Bonjol Km2 Padang Matinggi semestinya tidak dibiarkan sampai melimpah ke jalan raya. Padahal kucuran anggaran untuk perawatan dan perbaikan paret di Kota ini melebihi 3 Milyard. Maka sangat wajar bila masyarakat kecewa terhadap kebijakan pemeritah, khususnya instansi yang menangani persoalan ini. “ sepertinya pemerintah picing mata melihat kondisi ini, begitu juga instansi yang terkait tidak ada inisiatif untuk memperbaikinya. Apakah ini urusannya Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Kebersihan Pertamanan, masyarakat tidak mau tau itu” sebutnya. Disebutkan Binsar juga, kita yakin pemerintah bisa dan mampu tuk menyelesaikannya, cuma yang kita sesalkan kenapa begitu lama ada pembiaran, konon lagi jalan tersebut adalah jalan utama di kota ini” ucapnya mengakhiri. (Anas)

Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri P.Sidimpuan Jalin Kerja sama melalui TP4D

P.Sidimpuan STT Blog______ Kejaksaan Negeri Kota P.Sidimpuan melakukan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada

Lingkungan Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan yang di pimpin M.Luthfi Siregar. Sosialisasi ini di ikuti Ratusan peserta diantaranya kepala sekolah, bendahara sekolah, pengawas baik yang berada di Jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di jajaran Kementerian Agama. Kegiatan sisoalisasi ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan pada Selasa (15/3). Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten III Pemko P.Sidimpuan Drs.H.Abd. Rosad Lubis,MM mewakili walikota P.Sidimpuan. TP4D Kota P.Sidimpuan di pimpin Kasi intel Kajari P.Sidimpuan Lamro Simbolon.SH.MH yang selanjutnya menjelaskan dasar pembentukan TP4D yaitu berdasarkan Instruki Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan jaksa agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI. Selanjutnya dilakukan paparan mengenai tugas dan fungsi TP4D yaitu untuk melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, perizinan agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan. Setelah Tim dari Kejaksaan Kota P.Sidimpuan melakukan paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi maupun keuangan strategis baik secara internal maupun permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, tata cara melakukan permohonan untuk mendapatkan layanan dari TP4D, sampai dengan penjelasan uuntuk mendapatkan legal opinion dan legal understanding. Dengan terlaksananya sosialisasi TP4D diharapkan stigma negatif tentang ketakutan dalam mengelola program dan kegiatan terutama berkaitan dengan aspek keuangan yang dialami oleh Kepala SKPD dan Pihak ketiga tidak terjadi dan mengharapkan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota P.Sidimpuan dan Seluruh SKPD untuk dapat bersama-sama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengawasi pembangunan di Kota P.Sidimpuan . TP4D, nantinya akan mendampingi, pengawalan kepada setiap kepala daerah, yang akan melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua.“Silahkan (para pejabat setiap tingkatan) memanfaatkan tim ini, sehingga tidak akan ada lagi ketakutan pejabat saat menggunakan dana pemerintah,” ujar.(Anas)

Walikota Ajak Pemuda Bersatu Untuk Memajukan P.Sidimpuan

P.Sidimpuan, STT Blog_____ Musyawarah Kota (Muskot) V Pemuda/KNPI P.Sidimpuan untuk memilih ketua dan menyusun kepengurusan periode 2016-2019 dibuka Walikota Andar Amin Harahap SSTP, MSi ditandai dengan pemukulan gong beberapa kali bertempat di Aula Hotel Sitamiang, Jalan SM Raja, Rabu (16/3). Dalam arahannya dihadapan peserta Muskot, Andar mengajak pemuda khususnya yang tergabung dalam wadah pemuda dan potensi pemuda

lainnya yakni DPD KNPI P.Sidimpuan untuk bersatu bergandengan tangan guna memajukan Kota P.Sidimpuan agar bisa sejajar dengan daerah lain yang lebih dahulu bediri. "Saya mengajak pemuda khususnya KNPI untuk sama-sama mencari solusi atas berbagai macam permasalahan yang terjadi sehingga program pembangunan berjalan semakin kencang dan cepat yang muaranya untuk memajukan daerah sekaligus mensejahterakan rakyat," ujarnya. Ditambahkan Andar, kepada pemilik suara agar memilih pemimpin yang terbaik guna membawa perubahan dan kemajuan organisasi ke depan. "Siapapun yang terpilih secara demokratis, harus didukung semua pihak, termasuk Pemko P.Sidimpuan ikut mendukung ketua terpilih. Dan saya harap tidak ada lagi debat atau silang pendapat di luar arena Muskot," pesan Andar. Caretaker Ketua DPD KNPI P.Sidimpuan, Pertama Yul Asmara SE, MSP dalam laporannya menyampaikan perhelatan demokrasi pemuda tiga tahunan tersebut akan berlangsung dari tangal 16-17 Maret 2016 diikuti peserta 35 dari 47 OKP/OKI yang berwadah di KNPI, terangnya. Sementara Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso SE, MSP meminta semua pihak khsusnya DPD KNPI untuk tidak lagi menghabiskan energi dan pemikiran membahas dualisme kepemimpinan KNPI yang terjadi. Sebab di depan mata banyak tantangan yang dihadapi terutama berlakunya MEA. "Supaya kita dapat bersaing dengan negara peserta MEA, pemuda harus memningkatkan kualitas, skill dan keterampilan sehingga tidak tergerus oleh pemuda lain yang datang dari anggota MEA. Wadah KNPI ini saya harapkan mampu melahirkan pemuda yang memiliki SDM mumpuni dan skill memadai sehingga siap menghadapi MEA," tegasnya. Turut memberikan kata sambutan anggota DPRD Komisi III Ali Hotma Tua Hasibuan mewakili Ketua DPRD P.Sidimpuan Hj.Taty Aryani Tambunan SH yang intinya mendukung pelaksanaan Muskot serta dapat menyusun kepengurusan yang akan terpilih, ujar mantan ketua KNPI Kota P.Sidimpuan periode 2006-2009 ini Kata sambutan lainnya disampaikan Kapolres P.Sidimpuan diwakili Wakapolres Kompol Tongku Bosar Pane. Hadir pada acara tersebut Sekretaris DPD KNPI Sumut Iqbal Hanafi Hasibuan bersama romobongan, Wawako HM. Isnandar Nasution SSos, Sekdako Drs.H.Zulfeddi Simamora MM, Ketua MUI Drs.Zulfan Efendi Hasibuan MA, Ketua MPC PP Fahdriansyah Siregar (Ucok Kodok), Sekretaris Care Taker DPD KNPI P.Sidimpuan M. Nizam SPdI beserta jajarannya, pimpinan OKP dan udangan lainnya. Usai pembukaan yang dilakukan Walikota P.Sidimpuan, agenda muskot pada siang harinya hingga jeda pada pukul 14.00 Wib berjalan lancar tanpa ada debat dan interupsi. Dan pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wib masuk pleno pendaftaran calon ketua dan penetapan ketua terpilih. Namun setelah pimpinan sidang menutup pleno pendaftaran calon ketua sesuai dengan waktu yang diberikan dan hanya satu orang yang mendaftar sebagai calon ketua DPD KNPI Kota P.Sidimpuan periode 2016-2019. Maka pimpinan sidang setelah mendapat kesepakatan dari peserta muskot menetapkan Andi Lumalo Harahap SH secara Aklamasi sebagai ketua DPD KNPI Kota P.Sidimpuan periode 2016-2019.(Anas)

PC IBI Tapsel “Hj. Mawarni Hrp kembali pimpin IBI Tapsel periode 2016-2021”

Tapanuli Selatan STT Blog___ Kepengurusan Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2015-2021 resmi dilantik di Aula

SMK Ngeri 1 Padangsidimpuan, Rabu (17/3) sore. Acara ini di awali dengan Musyawarah Cabang serta Seminar tentang Penanganan Eklamasi dan Aspikasi di Faskes. Kepengurusan dibawah nahkoda Hj. Mawarni Harahap Am.Keb.SKM ini dilantik oleh Ketua Pimpinan Daerah (PD) IBI Provinsi Sumatera Utara Hj. Nur Haidah Panjaitan,AmKeb.SKM.M.Kes. Ketua terpilih Hj. Mawarni Harahap Am.Keb.SKM bersama Elila Ernawati,SKM, Kurnia Ningsih, Am.Keb, Tapianni Harahap.Am.Keb.SKM dan Hj. Mas Rohaya,Am.Keb di beri amanah sebagai Formateur untuk menentukan personalia kepengurusan PC.IBI Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode ini. Pelantikan kepengurusan IBI ini disaksikan oleh seluruh pengurus dan anggota PC IBI Kabupaten Tapanuli Selatan yang juga di Hadiri Asisten III Pemkab Tapanuli Selatan mewakili Bupati Tapanuli Selatan, Drs.H. Marasaut Harahap, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Fahmi Ritonga, Pengurus PC.IBI Kota P.Sidimpuan, Kepala Puskesmas dan undangan lainnya. Ketua PC IBI Kabupaten Tapanuli Selatan terpilih dalam sambutannya mengatakan bahwa kepercayaan ini merupakan sebuah amanah yang

harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karenanya, dia mengharapkan dukungan dan bantuan semua pihak agar program IBI bisa terlaksana dengan baik. “Banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kepengurusan baru, terutama program pengurus lama yang belum tuntas. Marilah bekerja sama dengan baik agar program-program IBI ke depan bisa lebih baik dan bermanfaat bagi semua pengurus dan anggota di Kabupaten Tapanuli Selatan,” ungkapnya. Ketua PD IBI Provinsi Sumatera Utara, Hj. Nur Haidah Panjaitan,AmKeb.SKM.M.Kes. mengatakan bahwa tantangan anggota IBI ke depan sangat berat. Makanya dirinya mengharapkan IBI dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Bupati Kab. Tapanuli Selatan dalam Sambutannya yang di sampaikan Drs.H.Marasaut. Harahap mengatakan bahwa IBI merupakan mitra pemerintah dalam memberikan bantuan kesehtaan kepada ibu dan anak. Bidan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, tidak hanya saat akan melahirkan tetapi pelayanan medis keluarga lainnya. Selain itu diminta kepada sekitar 500 orang Bidan yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menghadapi MEA. “ pada masa pasar bebas asean (MEA) ini, persaingan dalam segala bidang semakin ketat. Untuk itu kami harapkan seluruh bidan mampu memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat “ ucap Marasaut. Ia juga menekankan agar pengurus ranting IBI di 14 Kecamatan harus di bentuk kembali, sehingga organisasi ini makin solit.(Anas)

Diknas P.Sidimpuan : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistim On Line “ harus di kaji ulang “ Karena tidak memihak Rakyat Miskin

P.Sidimpuan STT Blog_____ Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan akan menerapkan sistim online pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016-2017 ini setelah mengadopsi sistim yang di terapkan oleh daerah yang tehnologi komunikasinya canggih . Hal ini terlihat saat dilakukan ekspos draf dan sekaligus uji publik yang dilakukan panitia, untuk pembuatan Peraturan Walikota (Perwal) P.Sidimpuan tentang PPDB. Ekspos ini di pandu Ketua Dewan Pendidikan Kota P.Sidimpuan M.Yusar Nasution beserta Kusno Purnomo staf Bidang

Dikmen Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan. Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan pada Senin (14/3) yang di hadiri seluruh Kepala Sekolah SMP/Mts, SMA, SMK, MA se Kota P.Sidimpuan, Komite Sekolah, Pengawas dan jajaran internal Dinas Pendidikan. Dari Pemerintah Kota P.Sidimpuan hadir Asisten II DR.H. Alipada Harahap, Asisten III, Drs.H.ABD. Rosad Lubis.MM, Kakan Kemenag Drs. Efri Hamdan Harahap, dari DPRD hadir Ketua Komisi III, Khoiruddin Nasution. Keinginan Dinas Pendidikan Kota P.Sidimpuan dengan menerapkan methode baru pada PPDB ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Direncanakan pada PPDB ini akan di buat atau di bagi sekolah sekolah tertentu dalam satu paket. Kemudian juga ada penilaian atau skor terhadap jarak alamat rumah dengan sekolah serta penilaian prestasi di luar akademik. Pihak Dinas Pendidikan menguraikan beberapa indikator yang bisa memudahkan atau memberi nilai plus bagi seorang anak masuk ke sekolah yang di tuju. Dari dialog yang berkembang, terlihat ada kekhawatiran kalau sistim ini kelak akan bermasalah mengingat sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Selain itu pertimbangan lain yakni akan membuat pertambahan biaya bagi anak sekolah nantinya bila ia tidak bisa masuk pada sekolah pilihannya. Hal yang lain menurut pemaparan tersebut, paket dan sistim yang akan menentukan seorang anak masuk kesekolah mana. Salah seorang peserta yang hadir Nasruddin Nasution, anggota komite sekolah SMP Negeri 3 mengatakan, bahwa program ini jangan dulu dilaksanakan pada tahun ini mengingat sarana dan fasilitas lainnya belom memadai termasuk sistim jaringan telekomunikasi di kota ini belom merata. Selain itu perlu di pertimbangkan tetang beban biaya yang akan di keluarkan orang tua murid nantinya bila sistim paket ini di tetapkan. Ia mencontohkan, salah satu paket di isi SMPN 4 Psp. Utara, SMPN 9 Hutaimbaru,SMP 7 Angkola Julu dan MTSN. Bila seorang anak tammatan SD Kayu Ombun yang hanya beberapa meter dari SMPN 4 tidak bisa masuk kesekolah SMPN 4, maka dia akan otomatis masuk ke SMPN 9 atau SMPN 7. Anak tersebut tidak bisa memilih ke SMPN 3 atau ke SMPN 1, alasannya sekolah SMPN 3 dan SMPN 1 tidak satu paket dengan SMPN 4. Bisa di bayangkan bila sistim ini di jalankan, betapa besar orang tua atau keluarga miskin akan mengeluarkan biaya bagi perongkosan dan biaya lainnya. “ sebaiknya pihak dinas pendidikan jangan memaksakan diri memakai sistim yang baru mereka adopsi ini. Banyak dampak buruknya nanti terutama kepada para operator sekolah yang menangani PPDB. Saya berkeyakinan bahwa akan banyak terjadi persoalan hukum nanti. Pihak dinas pendidikan atau tim perumus akan cuci tangan, sementara operator sekolah akan menerima dampak buruknya” ungkapnya. Nasruddin Nasution juga memprediksi akan ada penumpukan murid dari satu sekolah tertentu di sekolah yang di anggap sekolah Faporit, sementara kualitas kelulusannya di ragukan. Pihak penyelenggara pendidikan swasta sangat jeli melihat sistim ini dan mereka sudah mempersiapkan strategi bagi anak lulusannya. Khusus tingkat SMA dan SMK, sistim ini sangat menguntungkan dan bisa memajukan sekolah Swasta. Tidak tertutup kemungkinan sekolah beberapa negeri akan kosong bila memang dinas pendidikan konsekwen menetapkan sistim ini.(Anas)

Masyarakat Rimba Soping Angkola Julu Minta bangunan Madrasah

P.Sidimpuan STT Blog______ Masyarakata Desa Rimba Soping Kecamatan Angkola Julu meminta kepada pemerintah Kota P.Sidimpuan agar mendirikan Madrasah di desa tersebut. Hal ini di sampaikan tokoh masyarakat Desa Rimba Soping, Mangarahon Siregar atau Iyan beberapa waktu yang lalu. Dikatakannya bahwa keberadaan Madrasah tersebut sangatlah penting mengingat desa yang berpenduduk 360 KK tersebut hanya satu KK yang nonmuslim. Sementara di desa itu terdapat sebanyak 168 orang anak usia Sekolah Dasar yang setara usia anak Madrasah. Mangarahon Siregar menjelaskan bahwa warga telah menyiapkan atau membebaskan lahan buat pertapakan tersebut tersebut. Lahan yang di bebaskan untuk pembangunan madrasah tersebut sekitar 400 meter yang memungkinkan bisa di bangun 3 lokal. Mengingat bahwa kebutuhan adanya madrasah di desa itu sangatlah mendesak. Konon pada saat ini pemerintah Kota P.Sidimpuan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang wajib baca tulis Al-Quran. “ anak anak dari desa ini mengalami kesulitan masuk pada sekolah yang mengharuskan pandai baca tulis Al-Quran. Apalagi bila nanti kemampuan baca tulis Al-Quran tersebut harus di buktikan dengan Ijazah, maka anak anak kami akan mengalami kendala dalam melanjutkan pendidikannya” ucap Iyan. Hal senada juga di sampaikan warga lainnya yakni Rahim Sagala, bahwa pengajuan pembangunan Madrasah di Desa Rimba Soping sudah sering mereka sampaikan melalui Musrembang Kecamatan. Tapi sampai saat ini belum ada tanda tanda bahwa akan ada realisasinya. Rahim Sagala juga menagih janji anggota DPRD Kota P.Sidimpuan Dapil Aangkola Julu yang pada masa kampanye telah menjanjikan akan membangun Madrasah yang sudah mereka idam idamkan di desa Rimba Soping. Sejauh ini pendidikan baca tulis Al-Quran bagi anak anak di desa Rimba Soping khususnya di lorong I dan II adalah atas kerelaan ibu Siti Ogun Harahap mengajari anak anak mengaji di rumahnya seusai sholat magrib. Sekitar 50 orang anak anak belajar mengaji secara bergilir dan berkelompok di rumah ibu Siti Ogun Harahap dengan fasilitas seadanya tanpa honor yang jelas, semata mata bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap anak anak Muslim. (Anas)

Disporabudpar P.Sidimpuan Gelar Sosialisasi Tentang Anjab dan Analisis Beban Kerja

P.Sidimpuan STT Blog______

Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Drs. Zulfeddi Simamora, MM membuka acara sosialisasi tentang Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Padangsidimpuan pada Selas (15/3). Kegiatan sosialisasi Anjab dan ABK tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan MENPAN NO : Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi. Ketua panitia Saidah Asro Fauziah, SS mewakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Mahlil Harahap,S.Pd dalam laporan menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja(ABK) ini adalah menyediakan/memberikan informasi jabatan sebagai pondasi/ dasar bagi program managemen kepegawaian dan pengawasan. Acara ini berlangsung selama dua hari yakni 15-16 Maret 2016. Sekda Kota P.Sidimpuan Drs. Zulfeddi Simamora, MM pada kesempatan tersebut menyampaikan Pelaksanaan Analisis Jabatan ini dimaksudkan untuk mengetahui peta jabatan, uraian jabatan dan syarat jabatan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pegawai yang lebih baik, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, dan remunerasi. “Sedangkan Analisis Beban Kerja merupakan teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis Sehingga akan diperoleh manfaat untuk penyempurnaan sistem organisasi dan prosedur kerja. Ini dimaksudkan untuk penyusunan kebutuhan riil pegawai sesuai beban kerja dan penilaian kinerja pegawai” papar Zulfeddi. Adapun narasumber pada acara tersebut dari Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan Prasetyono C. Yulianto, SH, M.Si (KakanReg) dan Westerling Siregar, SH (Kabid Pengembangan Supervisi Kepegawaian). Turut hadir Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota P.Sidimpuan Kamaluddin, beberapa Kabid dan Kasi dari berbagai SKPD dan pegawai Disporabudpar.(Anas)

Dinkes P.Sidimpuan “Kehadiran masyarakat P.Sidimpuan di tempat pelayanan PIN sangat tinggi”

P.Sidimpuan STT Blog______

Pelaksanaan Pekan Imunisasi (PIN) tahun 2016 di kota P.Sidimpuan dilakukan secara ceremonial di berbagai tempat. Diawali dari Kecamatan Psp Tenggara, Walikota P.Sidimpuan Andar Amin Harahap hadir bersama wakil walikota M.Isnandar Nasution beserta rombongan terdiri dari Asisten, kepala SKPD dan TNI Polri pada Selasa (8/3). Pada kesempatan tersebut Walikota, Wakil Walikota, Kadis Kesehatan dan beberapa orang dari rombongan turut memberikan vaksin Volio kepada beberapa barita yang ikut imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota P.Sidimpuan dr.Letnan Dalimunthe melalui Kepala Bidang Pengendalian Masalah kesehatan, dr. Masriyanti Khairani di sela sela acara mengatakan bahwa semua balita mesti di imunisasi.” Banyak kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio adalah pemberian imunisasi tambahan polio kepada kelompok sasaran imunisasi untuk mendapatkan imunisasi polio tanpa memandang status imunisasi yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi program dan kajian epidemologi” ungkapnya. Dijelaskan dr. Masriyanti, tercapainya eradikasi polio di dunia sebagai tujuan umum PIN pada akhir tahun 2020. Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus PIN, yaitu memastikan tingkat imunitas terhadap polio di populasi (herd immunity) cukup tinggi dengan cakupan > 95% dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada kelompok umur 0-59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio yang disebabkan oleh virus polio Sabin. PIN Polio akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selama sepekan mulai tanggal 8-15 Maret 2016 dengan sasaran semua anak usia 0-59 bulan tanpa memandang status imunisasinya. Sedangkan waktu pelayanan PIN Polio di masing-masing Pos PIN mulai pukul 08.00 s.d. 12.00. Pelayanan PIN Polio dapat diperoleh di Puskesmas, di 136 Posyandu, Rumah Sakit negeri maupun swasta. Imunisasi yang diberikan berupa vaksin polio tetes sebanyak 2 tetes. Diharapkan kepada semua lintas sektor dan program dapat mendukung dan mensukseskan kegiatan PIN Polio ini secara aktif dengan cara menyampaikan dan mengajak semua sasaran anak umur 0-59 bulan untuk dataing ke Pos PIN terdekat dan diimunisasi pada tanggal 8-15 Maret 2016 sehingga target tercapai. Dari Pantauan Malitang Pos di berbagi tempat pelayanan PIN, tingkat kehadiran masyarakat kota P.Sidimpuan yang memiliki balita sangat tinggi. Para petugas hingga berita ini di turunkan tetap memberi pelayanan kepada masyarakat. (Anas)

7 Kepala Daerah Hadiri Pra Musrenbang Provsu Zona 2 Sumut di P.Sidimpuan

P.Sidimpuan STT Blog______

Walikota P.Sidimpuan Andar Amin Harahap mengatakan penetapan Kota P.Sidimpuan sebagai tuan rumah dalam Pra Musrenbang Zona 2 Sumut merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat P.Sidimpuan. ”Saya menyampaikan apresiasi setinggi tingginya atas kepercayaan sebagai tuan rumah Pra Musrenbang RKPD Sumut,” ucapnya. Ditambahkan, mengingat Kota P.Sidimpuan telah melaksanakan Musrenbang RKPD pada 4 Maret 2016 lalu, Walikota berharap Pemprovsu dapat menyetujuinya. Beberapa usulan program dan kegiatan prioritas yang nantinya akan kami sampaikan dalam Pra Musrenbang ini dapat disahuti Pemprovsu. Hal ini di katakan Andar pada kata sambutan di acara Pra Musrembang zona 2 Sumut yang di laksanakan di Auditorium IAIN P.Sidimpuan, Senin (7/3). Sementara itu Plt. Gubsu H.T.Erry Nuradi meminta pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perencaaan Pembangunan atau RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2017 diselaraskan dengan skala perioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provsu. “Dalam upaya pemberhasilan target pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat, kami minta pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani dan menselaraskan program pembangunan tersebut dengan Provinsi,” terang Plt Gubsu pada acara pembukaan Pra Musrenbang Zona 2 wilayah Pantai Barat Sumut yakni Kota Padangsidimpuan (P.Sidimpuan), Tapsel, Madina, Paluta dan Palas plus Tapteng dan Kota Sibolga. Pra Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Provinsi Sumut untuk wilayah pantai barat Sumut dihadiri Walikota P.Sidimpuan Andar Amin Harahap, Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, Bupati Padang Lawas, Tongku Sutan Oloan Harahap, Bupati Paluta Drs.H.Bachrum Harahap, Kaban Perizinan Sumut Sarmadan Hasibuan dan sejumlah pejabat lainnya. Erry Nuradi menjelaskan, peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi skala prioritas utama pembangunan Sumut. Terus peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguasaan dan penerapan Iptek, peningkatan ekonomi serta peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. “Kebijakan pemerintah nasional yang harus dipertimbangkan tahun 2017, tetap berpedoman pada Trisakti dan Nawa Cita kabinet kerja dengan paradigma utama pembangunan 3 dimensi dan 4 kondisi,” jelasnya. Terkait dengan ekonomi makro Sumut, Plt Gubsu mengungkapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,79 %. Sedangkan Inflasi Kumulatif Tahun 2015 mencapai 3,24 %, diatas Tahun 2014 yang hanya 8,17 %. ”Ini mengindikasikan bahwa Pemda dan TPID berjalan dengan baik,” ujar Erry Nuradi mengahiri.(Anas)

Dinkes Kota P.Sidimpuan Siapkan 138 Pos PIN dengan Targetkan Zero Polio

P.Sidimpuan STT Blog____

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota P.Sidimpuan telah mempersiapkan 138 Pos Pelayanan kesehatan untuk melakukan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahun 2016. Selain itu seluruh Puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota P.Sidimpuan juga siap melayani sekitar 35.000 balita yang menjadi sasaran untuk mendapatkan Imunisasi Polio pada 8-15 Maret 2016. Demikian di sampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota P.Sidimpuan dr.Letnan Dalimunthe melalui Kepala Bidang Pengendalian Masalah kesehatan, dr. Masriyanti Khairani saat di konfirmasi tentang kesiapan Pemko P.Sidimpuan dalam menjalankan program PIN tahun 2016 Rabu (2/3) Dr. Masriyanti Khairani yang akrab di panggil dr. Yanti mengatakan bahwa Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang berbukti sangat cost effective. Banyak kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit dapat dicegah dengan imunisasi termasuk Polio. Eradikasi polio secara global akan memberi keuntungan secara finansial. Biaya jangka pendek yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan eradikasi tidak akan seberapa dibanding dengan keuntungan yang akan didapat dalam jangka panjang. Tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi cacat karena polio sehingga biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi penderita polio dan biaya untuk imunisasi polio dapat dikurangi. Diharapkan kepada orang tua yang yang memiliki bayi usia 0-59 bulan membawa balitanya ke pos pelayanan PIN agar diimunisasi. Imunisasi polio tersebut untuk mencegah terjadinya kelumpuhan permanen pada balita. Saat ini, lanjut dr.Yanti, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan berkenaan dengan PIN polio. Selain melakukan sosialisasi serta menyiapkan tenaga medis dan vaksin, pihaknya juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota P.Sidimpuan. Target kedepan dari Dinkes Kota P.Sidimpuan adalah tereliminasi atau Zero kasus polio di kota ini.(Anas)

Lapas Salambue P.Sidimpuan di Grebek, Narkoba di Temukan, dua petugas Lapas Positif memakai Narkoba

P.Sidimpuan STT Blog________

Tim gabungan yang terdiri dari Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan bersama pihak Lapas, TNI dan Polri melakukan razia di Lapas Salambue Kls II B Kota P.Sidimpuan, Selasa (1/3). dari hasil penggerebekan didapat dua pegawai dan belasan tahanan positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Kepala BNNK Tapsel, Drs H. Bahori Harahap mengatakan, dari razia tersebut tim menemukan alat hisap sabu sebanyak dua buah yang dibuang dalam tempat sampah, obat penenang dan ganja dari Lapas wanita. “Sisa-sisa sabu ada kita temukan dari dalam tempat pembuangan sampah,” ujarnya. Menurutnya, dari hasil tes urine yang dilakukan, dua pegawai Lapas dan 60 persen tahanan Lapas positif menggunakan narkoba. “Dua pegawai Lapas yang positif menggunakan narkoba ini salah satunya berinisial C. Mereka yang positif menggunakan narkoba, penindakannya akan kita serahkan kepada Polres P.Sidimpuan,” katanya. Mengenai adanya dugaan bocornya informasi razia, Buhori tidak menampiknya. “Peredaran narkoba di Lapas ini cukup mengkhawatirkan tapi yang kita temukan hanya bekasnya saja dari dalam tong sampah. Jadi tidak menutup kemungkinan informasi razia ini sudah bocor terlebih dahulu. Akan tetapi bukan berarti kita gagal, dan berikutnya kita akan melakukan razia serupa di Lapas-lapas di wilayah P.Sidimpuan dan Tapsel,” ujarnya. Sedangkan, Kepala Lapas Salambue, Muhammad Dwi Sarwono menuturkan, hasil sementara dari operasi gabungan tersebut antara lain bong (alat hisap sabu) dua buah, HP berbagai merk 22 unit, carger HP 22 unit, benda tajam 25 buah, obat penenang sebanyak 186 butir, buku tafsir mimpi 2, ganja kering 0,3 gram, ratusan butir obat generik dan dua botol kosong miras merk Black Label dan mancis. Dari hasil tes urine, katanya, 20 orang pegawai Lapas yang diperiksa dan dua diantaranya positif mengkonsumsi narkoba, sedangkan dari narapidana yang diperiksa 19 dan positif narkoba 12 tahanan. “Itu masih hasil sementara, karena hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung,” jelasnya. Penindakan terhadap yang positif mengkonsumsi narkoba, menurut Sarwono, sepenuhnya diserahkan kepada Polres P.Sidimpuan. “Untuk narapidana penindakannya kita serahkan sepenuhnya kepada Polres P.Sidimpuan, sedangkan pegawai Lapas yang positif narkoba sepenuhnya diserahkan kepada institusi di kantor wilayah. Dan tidak menutup kemungkinan kedua pagawai Lapas ini memperoleh sanksi pecat,” tegasnya. Dengan beredarnya barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam Lapas, Sarwono mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum pegawai yang bermain. “Logikanya, botol sebesar Black Label ini tidak mungkin masuk kedalam Lapas kalau diperiksa secara teliti. Untuk oknum yang bermain di lapas ini akan kita tindak tegas” ucapnya. (Anas)

Rapat Forum SKPD P.Sidimpuan harus hasilkan program Prioritas

P.Sidimpuan Stt Blog______

Walikota P.Sidimpuan Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si secara resmi membuka acara Forum SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Aula BAPPEDA kota P.Sidimpuan,Selasa (1/3). Acara ini dihadiri ketua DPRD Taty Aryani Tambunan,SH, Anggota DPRD dari Komisi I, II dan III, Sekretaris Daerah dan seluruh SKPD serta Camat se kota P.Sidimpuan yang berlangsung selama 3 hari yakni 1-3 Maret 2016. Walikota P.Sidimpuan berharap nantinya seluruh SKPD dapat menyusun rancangan renja SKPD yang memuat program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2017 yang sejalan dengan Visi dan Misi P.Sidimpuan. Ia juga mengharapkan semoga penyelenggaraan forum SKPD ini dapat dilaksanakan dengan dialog dan argumen yang sehat, konstruktif dan bermartabat serta penuh tanggung jawab untuk kemajuan kota P.Sidimpuan. Bisa memilah dan memilih kebutuhan yang mendesak bagi warga serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu pada laporannya ketua panitia yang juga selaku Kepala BAPPEDA kota P.Sidimpuan Iswan Nagabe Lubis S.Sos, MM mengatakan pelaksanaan forum SKPD ini di harapkan menghasilkan usulan-usulan program dan kegiatan yang benar-benar aspiratif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menindak lanjuti musrenbang tingkat kecamatan dengan tetap melihat skala prioritas untuk pembangunan di kota P.Sidimpuan serta bahan RKPD tahun 2017. Pada kesempatan ini ketua DPRD kota P.Sidimpuan Taty Aryani Tambunan mengingatkan agar program yang di ajukan benar benar sudah di analisa dan di evaluasi dampak manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk program jangka panjang seperti budi daya buah, harus di persiapkan juga anggaran perawatannya. “ semisal Dinas Pertanian mencanangkan budi daya buah Manggis, maka harus di anggarkan juga biaya perawatannya. Kita harus evaluasi kegagalan beberapa program yang telah di jalankan pada masa lalu.” Ujar Taty. Selain itu ia juga berharap agar Kota P.Sidimpuan memiliki ikon, misalnya Tugu Pahlawan di kelurahan Wek V siborang. Bila tugu tersebut akan di jadikan ikon, maka tugu itu harus di rawat dan di perindah ucapnya.(Anas)

Kota P.Sidimpuan bisa di jadikan Sentra Buah dan Sayur

P.Sidimpuan STT Blog_________ Pembangunan sentra agribisnis komoditas unggulan pada hake¬katnya adalah kegiatan awal untuk memacu pembangunan ekonomi di suatu

wilayah. Secara bertahap berkembangnya kegiatan produksi pertanian diupayakan untuk dapat diikuti oleh muncul dan berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi terkait, baik secara horizontal maupun vertikal, serta pengadaan jasa-jasa di sekitarnya sehingga menumbuhkan dinamika perekonomian. Demikian di sampaikan Rudy Hermanto anggota DPRD Kota P.Sidimpuan dari Partai PDI Perjuangan pada Musrembang Kecamatan Psp Hutaimbaru Senin (15/1). Rudy Hermanto melihat potensi Kec. Psp Hutaimbaru dan Kec.Psp Angkola Julu sangat tepat untuk di jadikan sentra agribisnis komoditas buah dan sayuran. Pemerintah Kota P.Sidimpuan melalui instasi terkait agar memfasilitasi dan memandu masyarakat setempat, hingga mampu menggerakkan agribisnis dengan kekuatan sendiri. “ Potensi untuk di jadikannya kedua Kecamatan ini sebagai sentra buah dan sayur peluangnya sangat besar. Untuk itu pemerintah segera mempersiapkan rancang bangun serta jenis komoditi yang tepat. Masyarakat harus di pandu dan dilatih mulai kegiatan persiapan lahan, penyediaan bibit unggul, alat pertanian, dan penyelenggaraan penyuluhan. Pembinaan teknis budidaya, cara memanen dan cara untuk mempertahankan kualitas produk serta perlakuan pasca panen” paparnya. Rudy juga mengatakan bahwa Komoditas andalan adalah sejumlah komoditas yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan di suatu wilayah berdasarkan analisis kesesuaian agroekologi (tanah dan iklim). Bila selama ini telah ada buah salak, maka harus di kembangkan lagi jenis salak yang kualitasnya lebih berdaya saing di pasaran. Jenis komoditas lainnya yang di tanam harus melalui kajian dari berbagai segi sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan petani dan kelestarian fungsi lingkungan. Melihat geografis kedua kecamatan ini yang berada di lereng gunung Lubuk Raya, tidak jauh beda dengan kondisi lahan pertanian buah dan sayur Berastagi. Sebelumnya pihak kelompok tani dan Gapoktan bersama Badan Ketahanan pangan Kota P.Sidimpuan telah berhasil mengembangkan sayuran Kol/Kubis di daerah ini. Hasilnya cukup memuaskan, namun untuk meningkatkan kesejahteraan para petani masih bisa di kembangkan jenis sayuran atau buah lainnya.(Anas)

Sekdako P.Sidimpuan “Program Pembangunan Daerah adalah Milik Masyarakat P.Sidimpuan”

P.Sidimpuan STT Blog_______ Kehadiran lapisan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan P.Sidimpuan Hutaimbaru TA 2017 sangat

menentukan kelanjutan pembangunan di daerah itu. Betapa tidak, masyarakat adalah yang paling berhak mengusulkan apa saja yang dibutuhkan di daerahnya setiap tahunnya untuk ditampung pemerintah, kemudian direalisasikan dalam bentuk pembangunannya. Tak hanya di bidang infrastruktur, masyarakat juga berkesampatan mengusulkan begitu juga pada sektor lainnya seperti ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. "Saya bangga atas antusias masyarakat mengikuti Forum Musrenbang kali ini yang dibuktikan dengan membludaknya Aula Kantor Camat P.Sidimpuan Huta Imbaru. Hal ini pertanda sinergitas antara masyarakat dan peemrintah kota tetap berlangsung dengan baik," ujar Walikota Andar Amin Harahap, S.STP, MSi, melalui Sekdakota Drs.H.Zulfeddi Simamora, MM dalam sambutannya pada acara pembukaan Musrenbang Tingkat Kecamatan P.Sidimpuan Hutaimbaru, P.Sidimpuan di Aula Kantor Camat setempat, Kelurahan Hutaimbaru, Senin (15/2). Sekdakota memaparkan bahwa TA 2016 Kecamatan Hutaimbariu mendapatkan pagu anggaran Rp.16 M lebih untuk dipergunakan membiaya berbagai program pembangunan yang diusulkan lewat Forum Musrenbang TA 2015. "Pagu anggaran tersebut tergolong besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya se-Pemko P.Sidimpuan. Oleh karena itu saya berharap masyarakat Kecamatan Hutaimbaru mendukung dan mengawal perjalanan penggunaan anggaran tersebut supaya tidak melenceng dari kegunaannya," ajak Zulfeddi. Perihal sejumlah usulan masyarakat pada Musrenbang tahun-tahun sebelumnya yang belum bisa direalisasikan, Zulfeddi meminta masyarakat bersabar karena keterbatasan anggaran yang ada dalam APBD. "Jangan lantas menyalahkan Pemko seolah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Padahal anggaran kita yang terbatas. Pemko pada intinya berkeinginan setiap susulan program masyarakat langsung bisa direalisasikan, namun kendalanya duitnya dari mana," jelas Sekdakota.Musrenbang Kecamatan P.Sidimpuan Hutaimbaru yang dihadiri peserta Lurah, Kades, Kepling, Kadus, tokoh masyarakat,berlangsung sehari penuh dibuka walikota, diwakili Sekdakota. Acara diisi dengan pemaparan atau ekspose oleh Camat Hutaimbaru Sayidiman Pulungan, S.Sos dilanjutkan penyampaian usulan 5 Lurah dan 5 Kades se-Kecamatan P.Sidimpuan Hutaimbaru dan tokoh masyarakat untuk diditanggapi dan ditampung oleh Pemko P.Sidimpuan yang juga dihadiri Asisten I, II, III, Kepala Bappeda Iswan Nagabe Lubis, S.Sos, MM, Ketua Komisi II DPRD Gunawan Simbolon, Anggota DPRD Dapil III Rudy Hermanto dan para kepala SKPD Se-Pemko P.Sidimpuan. (Anas).

Honor Kepala lingkungan di naikkan sesuai UMK Kota P.Sidimpuan

P.Sidimpuan STT Blog_____ Honor Kepala Lingkungan (Kepling) harus di naikkan minimal sesuai standar Upah Minimum Kota (UMK). Demikian di sampaikan Erwin

Nasution,SH anggota DPRD Kota P.Sidimpuan dari Fraksi PAN pada acara Musrembang di Kecamatan P.Sidimpuan Selatan, Rabu (17/2). Ia menjelaskan bahwa posisi kepala lingkungan sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Para Kepling adalah ujung tombak dalam menjalankan program pemerintahan kota ini. “ kami minta kepada Pemerintah Kota P.Sidimpuan agar memperhatikan kesejahteraan para Kepala Lingkungan, mengingat tugas mereka dalam melayani masyarakat sangat berat. Para Kepling ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan maupun berbagai persoalan. Kepling ini boleh di katakan bekerja dalam 24 jam dalam melayani warganya. Makanya sangat layak apabila pemerintah memberi penghargaan pada mereka dengan menaikkan honor minimal standar UMK” ujar Ketua Partai PAN Kota P.Sidimpuan ini. Lebih jauh Erwin Nasution mengatakan, pemerintah dapat membuat payung hukum untuk mewujudkan ini dan pihaknya dari DPRD Kota P.Sidimpuan akan mendukungnya dengan tetap melihat kemampuan anggaran kota ini. Selain itu honor perangkat desa juga mesti di naikkan, karena tugas mereka juga tidak ringan. Dengan di tambahnya honor ini akan di imbangi dengan kinerja yang maksimal. “Keberadaan kepala lingkungan dan perangkat desa lainnya sangat penting dalam mengantisipasi hal hal yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Selain itu dalam mengantisipasi atau meminimalisir timbulnya kejahatan serta penyakit masyarakat lainnya, merekalah ujung tombaknya sebelum aparat keamanan. Maka sangatlah wajar apabila diberi penghargaan kecil seperti menaikkan honor mereka” ucap Erwin. (Anas)

Warga Pinggiran Kota P.Sidimpuan minta Pemasangan LPJU

P.Sidimpuan .STT Blog_________ Warga di sejumlah daerah meminta pemerintah lebih adil dalam pemasangan lampu penerangan jalan. Pasalnya menurut warga selama ini

pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan saja. Sementara penerangan untuk daerah pedesaan atau pinggiran terkesan diabaikan. Sahala Siregar, tokoh masyarakat Kelurahan Lubuk Raya mengatakan, masyarakat sebenarnya cukup menyadari bila perkotaan diberi perhatian lebih dalam pemasang PJU. Meski demikian jangan kemudian pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat di daerah. Pemerintah mestinya memikirkan juga penerangan jalan untuk daerah pinggir. "Kami melihat penerangan di daerah kota sering dilakukan pergantian, tapi buat daerah yg jauh dari pusat kota selalu ditunda-tunda," katanya, Selasa (16/2). Keluhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan umum penerangan jalan tersebut juga datang dari warga di daerah lainnya. Seperti di sampaikan oleh Ali Usman Harahap warga Kelurahan Lembah Lubuk Manik. Dia mengatakan, jalan di daerahnya selama ini masih sangat minim penerangan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kerawanan kecelakaan dan timbulnya kejahatan. "Kami sudah pernah mengajukan ke pemerintah melalui musrembang dan ke dinas terkait namun katanya belum ada anggaran, tapi yang kami tahu sangat besar penerimaan Pemko P.Sidimpuan dari Pajak Penerangan Jalan Umum yang dibayarkan masyarakat," ujarnya. Sebelumnya hal yang sama juga disampikan oleh Mangarahon Siregar, warga yang berada di wilayah Kecamatan Angkola Julu. Warga di kawasan tersebut meminta kepada Kota P.Sidimpuan untuk segera memfasilitasi pemasangan PJU. Karena jika malam hari jalur tersebut gelap gulita, apalagi jika bulan tidak muncul atau dalam keadaan musim hujan. "Jalan sekarang sudah banyak yang mulai bagus, sayangnya pada malam hari penerangan jalannya masih sangat kurang, untuk itu kami berharap agar pemerintah memasang lampu jalan umum di daerah ini "kata warga rimba Soping tersebut. (Anas)

Tanah Perkuburan di P.Sidimpuan harus di Sertifikatkan

P.Sidimpuan STT Blog____ Pemerintah Kota P.Sidimpuan semestinya segera mensertifikatkan Tempat Pekuburan Umum (TPU) yang ada di Kota ini. Hal ini untuk

menghindari timbulnya persoalan menyangkut legalitas TPU tersebut. TPU yang ada di beberapa tempat di wilayah ini pada umumnya adalah lahan atau tanah wakaf dari beberapa orang pemilik tanah, namun ada juga TPU yang di beli masyarakat secara swadaya. Untuk menghindari persoalan di belakang hari, legalitas TPU tersebut harus jelas dan tidak ada sesiapapun yang akan mengklaimnya milik pribadi. Peristiwa klaim kepemilikan lahan TPU oleh ahliwaris dari keluarga yang pernah menghibahkan atau mewakafkan TPU terjadi di kota ini, sehingga beralih fungsi dan masyarakat tidak bisa mencegahnya. Padahal di lahan tersebut telah banyak makam yang umurnya puluhan tahun, oleh karenanya tulang belulang di makam tersebut terpaksa di bongkar dan di pindahkan ke tempat lain. Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kota P.Sidimpuan dari H. Indra Gunawan Simbolon,SH dari Partai PDI Perjuangan mengatakan sudah semestinya pemerintah Kota P.Sidimpuan segera membuat legalitas seluruh TPU yang ada, mengingat begitu cepatnya penyempitan lahan karena kebutuhan pemukiman dan peruntukan lainnya. Sehingga lahan TPU akan turut di sengketakan apalagi saat ini harga tanah makin cepat naik. “ Seluruh TPU yang ada harus di inventarisir dan segera di sertifikatkan oleh Pemko P.Sidimpuan, apakah TPU tersebut berasal dari hibah/ wakaf, swadaya masyarakat ataupun yang sengaja di beli oleh pemerintah Kota P.Sidimpuan. Hal ini agar jangan menimbulkan persoalan nantinya. Mengenai mekanisme dan pembuatanannya itu merupakan kebijakan pemerintah” ujarnya. Sementara itu anggota Erfi J Samudra Dalimunthe, SH anggota DPRD Kota P.Sidimpuan dari Partai Amanat Nasional mengatakan bahwa inventarisasi dan pembuatan sertifikat laha TPU tersebut harus di segerakan. “ jangan sampai timbul persoalan baru di perhatikan, semestinya sejak dini seluruh lahan TPU harus sudah di sertifikatkan. Karena kita sudah lihat beberapa contoh yang tadinya lahan TPU telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal dan tempat usaha lainnya” ujar mantan pengacara ini. Lebih jauh Erfi mengatakan laju kebutuhan lahan pemukiman dan tempat usaha di kota P.Sidimpuan sangat cepat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak tertutup kemungkinan lahan TPU yang sudah ada jadi makam akan di gugat oknum oknum tertentu untuk mengalih fungsikan lahan tersebut. Hal ini sudah terjadi di beberapa tempat di Kota P.Sidimpuan. Antisipasi kebutuhan lahan TPU telah di lakukan oleh Pemko P.Sidimpuan, dengan membeli lahan seluas 4 Ha di Kelurahan Silandit Kec. P.Sidimpuan Selatan, namun hingga saat ini masyarakat masih enggan mengisinya. Hal ini di sebabkan kondisi TPU tersebut merupakan satu perbukitan yang cukup terjal, sementara akses jalan kesana belum ada. Gunawan dan Erfi meminta Pemko P.Sidimpuan segera membuka akses jalan dan melengkapi sarana di TPU tersebut agar masyarakat kota P.Sidimpuan dapat memanfaatkannya. (Anas)

Reses Ahmadan Harahap di P.Sidimpuan gandeng BPJS

P.Sidimpuan STT Blog_______________ Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmadan Harahap,S.Ag, M.SP dalam rangka reses di

Kota P.Sidimpuan menggandeng BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Kegiatan reses yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 1 P.Sidimpuan pada Senin,(7/3) adalah bahagian dari resesnya yang berlangsung selama 6 hari dari tanggal 3-8 Maret 2016 di dapil VII Sumut. Ahmadan Harahap pada kesempatan tersebut melakukan dialog serta mendengarkan aspirasi dari sekitar 200 orang Guru Madrasah (swasta) dan pengelola Madrasah yang ada di Kota P.Sidimpuan. Secara umum para guru Madrasah tersebut mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah Kota P.Sidimpuan atau Kementerian Agama terhadap kesejahteraan orang orang yang kerap di sebut guru mengaji ini. Selain itu bantuan bagi Madrasah di kota ini berupa Biaya Operasional Pendidikan khususnya pembangunan fisik, tidak sebanding dengan bantuan yang di terima PAUD atau Taman Kanak Kanak. Untuk intensif guru mengaji ini, mereka menerima sebesar Rp.150.000. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya dari APBD Kota P.Sidimpuan. Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat tersebut, Ahmadan memberi penjelasan serta berjanji akan membawanya pada Musrembang dan Paripurna DPRD Provsu serta meneruskannya kepada eksekutif dan Kementerian terkait. Dikatakannya “ besaran intesif yang bapak ibu terima sesuai dengan kemampuan anggaran daerah, namun kita upayakan agar kedepan bisa dialokasikan anggaran dari Provinsi. Kemudian kebijakan tentang bantuan kepada PAUD dan TK yang rutin di berikan, hal ini akan di koordinasikan dengan kementerian Agama agar Madrasah juga memiliki bantuan operasional yang rutin. Selain itu saya sangat setuju apabila guru madrasah juga mendapat sertifikasi seperti guru guru yang lainnya” ucapnya. Seperti diketahui bahwa PAUD dan TK selalu mendapat bantuan rutin yakni Biaya Operasioanl Pendidikan (BOP) PAUD serta bantuan PAUD Rintisan dari APBD dan APBN. Kepada STT Blog Ahmadan Harahap dari Komisi E ini mengatakan bahwa kegiatan Reses tersebut sesuai dengan Tatib DPRD Prov. Sumut dimana seluruh anggota DPRD melakukan kunjungan atau turun ke daerah pemilihannya masing masing untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. “ disini kita bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta aspirasinya secara langsung. Terutama program keluarga sejahtera dan hak mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kita menyesalkan bahwa banyak program yang tidak tersosialisasi, seperti program Bidik Misi bagi mahasiswa miskin” ujar Ahmadan. Mengenai di sertakannya pihak BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Keseharan di acara ini adalah bentuk kepeduliannya terhadap hak masyarakat miskin. Dengan menggandeng pihak BPJS dalam reses ini, di harapkan masyarakat memahami dampak keikut sertaannya pada program ini. Ia berharap agar pemerintah di Dapil VII ini mengalokasikan anggaran buat masyarakat tidak mampu untuk menjadi peserta BPJS. Mengenai pembangunan infrastruktur di daerah ini, ia berharap agar pemerintah lebih agresif dalam mengajukannya kepada provinsi dan pemerintah pusat. Ia memandang bahwa kemajuan pembangunan di daerah tidak lepas dari managemen yang di bangun kepala daerah.(Anas).______ Berita ini dapat di baca pada Harian ORBIT-Batak Pos - Portibi - Perjuangan - SKM Malintang Pos - SKM AKTUAL