Tulisan Nasruddin Nst Wartawan Suara Masa P.Sidimpuan
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pendidikan vokasional tingkat
menengah, memiliki peran besar dalam merencanakan dan menciptakan SDM yang profesional dan
produktif. Pendidikan di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan siswa
dalam rangka menyiapkan
mereka sebagai tenaga
kerja tingkat menengah
Depdiknas
memiliki kebijakan untuk
membalik rasio peserta
didik SMK dibanding SMA
dari 30:70 pada
tahun 2004, menjadi
67:33 pada tahun
2014. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorentasi pada pemenuhan dunia kerja
serta kebutuhan dunia usaha
dan industri (DUDI). (Depdiknas,
Renstra 2010 – 2014, 83-85). Pendidikan
vokasional merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan ketrampilan
yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar.
Harus diakui sistem
pendidikan yang dibangun sejauh ini belum banyak berperan. Secara umum, lulusan
pendidikan menengah masih belum dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang
memadai untuk dapat masuk pasar kerja (workplace), yang kondisinya sudah
semakin terintegrasi dengan pasar global sehingga sangat kompetitif. Karena
itu, upaya Depdiknas untuk kembali menggalakkan program pendidikan linking
school and work melalui konsolidasi, intensifikasi, diversifikasi, dan ekspansi
program pendidikan keterampilan (vocational skills) pada jenjang pendidikan
menengah (SMK) patut untuk diapresiasi dan didukung. Namun, dukungan yang
diberikan harus dalam semangat untuk menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab,
kejujuran, dan memperkuat kemampuan dasar serta keterampilan teknis pada siswa
sehingga mereka mampu menjawab tuntutan dunia kerja modern.
Di Kota Padangsidimpuan (Psp) Saat ini ada 4 sekolah
kejuruan atau SMK. Bila kita telusuri lebih jauh apakah keluaran dari SMK ini
sudah memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dari dunia usaha ? kita yakin jawaban
secara umum mengatakan belum. Untuk itu apa yang harus di perbuat agar lulusan
dari SMK ini dapat memenuhi standar permintaan dunia kerja atau dunia usaha
sesuai bidang yang ada di sekolah tersebut. Diknas Kota Psp seharusnya mulai
melakukan berbagai kajian konsepsional dan empirik sehingga arah pengembangan
(roadmap) sekolah kejuruan ke depan dapat menjadi lebih jelas dan terukur.
Diknas seharusnya mengkaji dan merumuskan kembali kebijakan yang berkenaan
dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kejuruan, mengidentifikasi dengan tepat
berbagai keterampilan (vocational and thinking skills) yang sangat dibutuhkan
dunia industri dan jasa sekarang ini. Semisal apakah alat atau bahan praktek di
sekolah sudah sesuai denmgan perkembangan dan kemajuan technologi. Sebut saja
jurusan Otomotif, apakah bahan ajar atau sarana praktek anak didik sudah di
sesuaikan dengan technologi otomotif yang saat ini banyak di pakai masyarakat.
Sangat tidak layak apabila bahan pelajaran dan praktek siswa otomotip di
berikan mesin produksi tahun 1982, ini akan sangat tidak sesuai dengan tuntutan
dunia usaha. Begitu juga bidang tata boga, dan tata busana apakah sudah
diberikan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha
atau kebutuhan pasar.
Idealnya seluruh
program pendidikan kejuruan yang dikembangkan hendaknya bahan ajar yang di
berikan kepada siswa didasarkan pada upaya menyiapkan peserta didik agar mampu
menjawab kebutuhan kekinian. Pilihan program kejuruan sangat luas dan
beragam. Untuk itu, Diknas Psp harus
dapat melihat kebutuhan kemampuan daerah dalam menyediakan sarana belajar yang
memadai, sumber daya kependidikan yang andal, dan prospek penyediaan lapangan
pekerjaan bagi siswa lulusan sekolah kejuruan. Desain program hendaknya dapat
disesuaikan dengan arah dan perkembangan pembangunan local yang sesuai dengan
visi dan misi Kota
ini. Di samping itu banyaknya anggaran yang ada di Depdiknas diharapkan Dinas
Pendidikan di daerah ini dapat mendorong peningkatan kualitas ilmu pengetahuan
anak didik dengan menyediakan sarana dan prasarana sebagai pendukung bahan ajar
atau praktek langsung bagi anak SMK. Disamping itu Diknas Psp harus mendorong
SMK Swasta agar lebih konfentitip didalam meningkatkan mutu. Pandangan
masyarakat pada saat ini bahwa Kantor Diknas Psp masih memandang sebelah mata
terhadap keberadaan sekolah SMK Swasta, ini bisa dilihat dari berapa alokasi
anggaran yang di berikan kepada Sekolah SMK Swasta yang ada di Kota Psp ini. Melihat
dana yang di kelola Diknas Psp pada tahun 2011 sekitar 41 Milyar termasuk
luncuran DAK tahun 2010, sangat minim dana yang di alokasikan untuk sarana dan
prasarana penunjang peningkatan mutu di SMK. Justru anggaran tersebut banyak di
alokasikan pada bidang yang belum jadi perioritas. Sangat jauh dari sasaran jika
di tinjau dari semangat peningkatan mutu yang berbasis keterampilan (vocational
and thinking skills). Kadis Pendidikan Kota saat ini bukanlah orang asing di
dunia pendidikan, seyogyanya Kadis yang tampil dari basic kalangan pendidik
lebih memahami betul kebutuhan sekolah SMK. Sebenarnya tidak dipungkiri bila
sampai hari ini para pengambil kebijakan di kota
ini belum pernah memandang relevansi pembelajaran dan bahan ajar di SMK kota Psp dengan kebutuhan
dunia kerja. Kalau memang sudah sampai kea rah sana pandangan para pengambil kebijakan tersebut,
tentulah sarana penunjang yang berkenaan dengan hal itu telah di sediakan. Hal yang
sangat menggelikan bila nanti jawabannya sangkut di dana, itu artinya buang
badan.
Oleh karena itu, pengembangan SMK ke depan di Kota
P.Sidimpuan harus lebih fokus kepada program-program peningkatan kompetensi
kelulusan yang lebih mampu menjawab tantangan maupun tuntutan lapangan kerja.
Adanya tuntutan-tuntutan seperti itulah maka SMK harus berkembang lebih baik di
masa mendatang, karena SMK diharapkan mampu memunculkan generasi yang siap
bekerja dan untuk memaksimalkan peranan SMK. Tanpa adanya relevansi
pembelajaran di SMK baik negeri maupun swasta dengan tuntutan dunia kerja, maka
semangan Vocasional adalah tinggal sebatas istilah.####
Tidak ada komentar:
Posting Komentar