GOLKAR SUMUT : PEMBEKALAN CALEG DAPIL II SUMUT

Akbar Tandjung : Secara Formal Kita Bisa Mengatakan Cukup Layak
Wilayah Tabagsel menjadi Propinsi Sumatera Tenggara

Pendamping Ical Ditetapkan Setelah Selesainya Pileg

Padangsidimpuan-STT Blogg

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (PG), DR Akbar Tandjung menyampaikan, bahwa pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) memiliki potensi yang memadai dan layak. Dimana, jika melihat penetapan provinsi baru, sepenuhnya diserahkan tentu terutama dukungan masyarakat secara penuh di wilayah itu (wilayah yang akan mekar) terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), apakah itu kabupaten/kota atau propinsi. Terutama memenuhi prosedur yang diamanatkan Undang-Undang (UU) yaitu dukungan daripada DPR, DPRD, pemerintah daerah.

“Kemudian, ada juga satu badan yang melihat kewajaran yang melihat satu daerah itu menjadi DOB, apakah kabupaten/kota atau provinsi, itu ada dewan pertimbangan daerah otonom. Itu semua harus dilalui. Kemudian, dibawa ke pembahasan tingkat nasional, melalui pembahasan antara DPR dengan pemerintah,” ujar Akbar Tandjung ketika ditanya wartawan terkait komitmen PG dalam mendukung terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara, usai memberikan pembekalan Caleg PG se-Dapil Sumut II (meliputi 19 kabupaten/kota), bertempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan, Rabu (29/1).

Ketika wartawan mempertanyakan pendapat Akbar Tandjung, apakah wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) layak menjadi sebuah propinsi? Akbar Tandjung mengatakan, kalau dilihat dari segi wilayahnya, dari segi Sumber Daya Alamnya (SDA), Sumber Daya Manusianya (SDM), dari potensi SDA-nya, potensi ekonominya, secara formal bisa dikatakan cukup layak.

“Secara formal kita bisa mengatakan cukup layak. Tapikan sepenuhnya kita kembalikan kepada aturan-aturan yang ada. Pertama-tama tentu dukungan luas dari masyarakat di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, kemudian Padangsidimpuan, kemudian juga Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, itu kita lihat dulu sejauh mana dukungannya. Jadi, dari masyarakat dulu kemudian barulah dukungan dari kelembagaan yang ada di daerah itu, apakah lembaga DPRD-nya, dan juga lembaga eksekutifnya. Baru kemudian diproses melalui mekanisme pembentukan penetapan perundang-undangan melalui tingkat I, kemudian dibahas di tingkat pusat,” ucap Akbar Tandjung. 

Pendamping Ical Ditetapkan Setelah Selesainya Pileg

 Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (PG) DR H. Akbar Tandjung menyampaikan, kalau pendamping (Calon Wakil Presiden-red) untuk Calon Presiden (Capres), Aburizal Bakri (Ical),  akan ditetapkan setelah selesainya Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini.

“Kita lihat dulu hasil Pileg, apakah memang Calon Presiden kita itu bisa kita calonkan langsung. Bila kita mendapat dukungan suara yang signifikan 20 persen kursi DPR, itu bisa saja kita lakukan, namun bila kurang, sudah tentu akan koalisi dengan partai politik (parpol) yang lain,” ujar Akbar Tandjung
Dijelaskan, sebagaimana pada tahun 2009 (pemilu 2009), Parati Golkar (PG) tidak dapat meraih angka 20 persen dan hanya 14,5 persen, sehingga PG akhirnya menempuh berkoalisi dengan parpol lain. Oleh karena itu, PG lebih baik menentukan secara defenitif setelah diketahui berapa dukungan yang didapat pada Pileg 9 April 2014 mendatang. 

Pembekalan Caleg PG se-Dapil Sumut II ini juga di hadiri Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPD PG Sumut Ajib Shah, Seluruh Ketua Golkar Kabupaten dan Kota serta Kepala Daerah yang berasal dari Partai Golkar di Dapil II Sumut. (Anas)

Berita ini dapat di baca pada HARIAN ORBIT dan SKM SUARA MASA





 

KAKAN KEMENAG PADANGSIDIMPUAN ‘MARAH’

KAKAN KEMENAG PADANGSIDIMPUAN ‘MARAH’ DI RUANG DPRD SAAT RDP DENGAN FP2KP

P.Sidimpuan STT Blog

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Padangsidimpuan, Drs Efri Hamdan Harahap tidak dapat menahan emosinya kala mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Padangsidimpuan, mengenai permasalahan yang terjadi di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) Padangsidimpuan pada Senin (27/1) sore.

Ia menyesalkan laporan dan kedatangan Forum Peduli Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan (FP2KP) MAN 2 Padangsidimpuan yang memohon pendampingan, dukungan dan bantuan ke Ketua DPRD c/q Komisi III DPRD Padangsidimpuan.  FP2KP dalam Suratnya No:04/FP2KP/MAN2/I/2014 yang di tanda tangani Mahran Alfian Siregar S.Ag, M.Si (Ketua) Masyuddin Harahap S.Ag, M.Si (Sekretaris) diantaranya menyampaikan bahwa Kepala Sekolah MAN 2 Dra Wasliah Lubis S.Pd,MA melakukan diskriminasi terhadap guru berdasarkan daerah/marga dan kedekatan individual. Sejak Dra Wasliah Lubis S.Pd,MA menjadi Kepala sekolah MAN 2, animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke kesekola itu jadi menurun. Melakukan audit investigativ terhadap keuangan MAN 2. Menuduh Kepala MAN 2 melakukan pungli Rp.15.000, dengan dalih untuk kegiatan HUT PGRI serta berbagai tudingan lainnya terhadap Dra Wasliah Lubis S.Pd,MA.

Setelah mendengarkan tudingan dari FP2KP dan keterangan dari Dra Wasliah Lubis S.Pd,MA, Sekretaris PGRI Kota Padangsidimpuan Kostan Pasaribu S.Pd.SE , Komite  MAN 2 yang diwakili  Ir.H.Hasan Zaini Nasution dan Drs HM Yunan Siregar. Mendengarkan masukan dari Kepala Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Drs ABD Rosad Lubis MM dan  Ketua Dewan Pendidikan Drs M.Yusar Nasution, Kakan Kemenag mulai terlihat emosi. Pada gilirannya menyampaikan pendapat di forum RDP yang di pimpin Ketua Komisi III DPRD Khoiruddin Nasution bersama Khoir Rambe dan Sahrun Harahap ini, ia melontarkan kalimat dengan nada tinggi. 

Dikatakannya “ tuduhan diskriminasi berdasarkan daerah, suku atau marga tidak layak di lakukan seorang pendidik, ini mencoreng kewibawaan guru dan mempermalukan MAN 2. Keberadaan guru justru untuk mengkondusifkan lingkungan belajar bukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa oknum di FP2KP ini tidak memahami makna simbol yang di pakainya. Segala perbuatan akan menerima resiko dan hal ini akan di tindak lanjuti , tidak tertutup kemungkinan bahwa ini akan dilanjutkan ke Kanwil Kemenag” ancam  Hamdan. 

Kakan Kemenag juga menyampaikan bahwa setiap perbuatan akan menerima ganjaran yang setimpal serta berharap seluruh jajaran Kemenag agar menghayati simbol/logo  yang melekat dan selalu di pakai untuk di amalkan yaitu Ikhlas Beramal.” Logo tersebut bukan hanya hiasan” tegasnya.

 

Tuduhan yang di lontarkan FP2KP mengenai pungli Rp.15.000, dengan dalih untuk kegiatan HUT PGRI terbantahkan dari keterangan Sekretaris PGRI Kota Padangsidimpuan Kostan Pasaribu S.Pd.SE. “ Sesuai hasil musyawarah PGRI yang di hadiri para kepala sekolah setiap anggota di bebankan Rp.15.000, untuk pelaksanaan rangkaian acara HUT PGRI di Kota Padangsidimpuan.” Ujarnya.

Kebenaran akan timbul sendiri

Dra Wasliah Lubis S.Pd,MA yang baru bertugas 7 bulan di MAN 2 Padangsidimpuan sebelumnya tidak di perhitungkan menjadi kepala sekolah di tempat tersebut. Kebijakannya dalam merombak manajemen di sekolah tersebut, oleh sebahagian oknum guru di salah interpretasikan. Ritme dan disiplin yang di terapkan Dra Wasliah Lubis tidak terikuti beberapa tenaga pendidik sehingga timbul ketidak senangan, konon lagi sudah ada oknum yang di gadang gadangkan untuk jadi kepala sekolah di MAN 2. Selain itu ada oknum yang selama ini mengelola asset MAN 2 seperti penyewaan gedung pertemuan, wisma, kantin dan tempat foto copy diganti oleh kepala Sekolah.

Ketika hal ini di konfirmasi kepada Wasliah lubis, ia menjawab “ Ini proses pendewasaan dan kebenaran akan timbul sendiri, kalau ada persoalan di kalangan guru, jangan suruh anak didik untuk mogok belajar. Hal ini akan merugikan anak tersebut” ucapnya sembari tersenyum dan mohon pamit. (Anas)

Berita ini dapat juga di baca pada HARIAN ORBIT dan SKM SUARA MASA