MEKANISME PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN PERANANNYA

 

MEKANISME PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN PERANANNYA

(SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan PERMENDIKBUD No. 75 Tahun 2016).

DEWAN PENDIDIKAN merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan yang dibentuk difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah.

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pembentukan Dewan Pendidikan diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh bupati/walikota dan/atau masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).

PRINSIP PEMBENTUKAN

Pembentukan Dewan Pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Yang dimaksud transparan dalam hal ini adalah bahwa Dewan Pendidikan harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Adapun akuntabel berarti bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sedangkan demokratis mempunyai makna bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

 PANITIA PEMBENTUKAN

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang Dewan Pendidikan menurut keputusan ini.

b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat/ lembaga.

c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat/lembaga.

d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.

e. Menyusun nama-nama anggota terpilih.

f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan.

g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/Walikota.

 

: Keanggotaan Dewan Pendidikan Berasal Dari :

Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan dan peduli pendidikan.

b. Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll).

c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan

d. pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah.

e. Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.

f. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah,pesantren).

g. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi,dan lain-lain).

h. Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).

i. Perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati.

Unsur birokrasi, misalnya dari unsur dinas pendidikan setempat dan dari unsur legislatif yang membidangi pendidikan, dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan maksimal 4-5 orang.

Jumlah anggota Dewan Pendidikan sebanyak-banyaknya berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART.

=-=-=

Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah.

- Dewan Pendidikan Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

-  Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

-. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.

- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.=-=-=-=-

(kutipan dari  SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan PERMENDIKBUD No. 75 Tahun 2016).

 

PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU JALUR PPG 2022: Solusi Jika Anda Tidak Terundang Sebagai Peserta PPG di SIM PKB

 

PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU JALUR PPG 2022:

 

Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV).

Guru Dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2020.

Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022.

Berkualifikasi akademik Sarjana/Diploma Empat yang sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti.

Bebas Napza.

Sehat jasmani dan rohani (jiwa).

Berkelakuan baik.

catatan:

sumber data adalah database Dapodik, artinya guru yang ingin mendaftar PPG/Sertifikasi harus sudah terupdate datanya di Dapodik sebelum 31 Juli 2022.

Batas pendaftaran Menyesuaikan

Syarat ini berlaku untuk pendaftar PPG untuk tahun 2022 dan seterusnya hingga kuota calon peserta PPG habis di tahun 2022

 

PERSYARATAN DOKUMEN 2022:

Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan Ijazah, Kopertis, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi, atau Notaris.

Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan 5 (lima) tahun terakhir bagi:

Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;

PNS yang ditugaskan sebagai Guru dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;

Guru GTY dari Yayasan sebagai Guru Tetap Yayasan paling sedikit 2 tahun terakhir secara berturut-turut dilegalisasi oleh Ketua Yayasan;

Guru bukan PNS di sekolah negeri dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;

3. Bukti pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka bagi guru bukan PNS di sekolah negeri dari Kepala Sekolah;

4. Surat izin untuk mengikuti program PPG:

Bagi PNS diperoleh dari Pejabat yang berwenang

Bagi GTY diperoleh dari Ketua Yayasan

Bagi guru bukan PNS di sekolah negeri diperoleh dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan

5. Surat keterangan Bebas Napza dari BNN atau yang berwenang;

6. Surat keterangan Sehat jasmani dan rohani (jiwa) dari dokter rumah sakit pemerintah;

7. Surat keterangan Berkelakuan baik dari kepolisian.

 

Berikut adalah perbedaan cara mengikuti PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan.

Cara PPG pra jabatan

1. Seorang guru yang ingin mengikuti PPG pra jabatan bisa mendaftar langsung ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pelaksana PPG yang diinginkan selama pendaftaran sudah dibuka.

2. Bagi guru yang ingin mengikuti PPG pra jabatan harus menyiapkan dana sebesar Rp7.500.000 hingga Rp9.000.000.

3. Guru yang telah terdaftar di PPG pra jabatan harus mengikuti masa pendidikan selama 2 semester.

Cara PPG dalam jabatan

1. Bagi guru yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan, ia terlebih dahulu harus mengikuti proses pre test melalui sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian yang berkelanjutan (SimPKB).

2. Setelah mengikuti pre test, jika guru tersebut telah masuk dalam kuota, maka ia akan akan dipanggil untuk mengikuti  PPG dalam jabatan.

3. PPG dalam jabatan tidak otomatis diikuti semua guru yang telah mengikuti pre test

4. Setiap tahun ada kuota maksimal bagi para guru yang ingin ikut PPG dalam jabatan. Pemenuhan kuota PPG dalam jabatan biasanya dipilih berdasarkan peringkat terbaik pre test yang telah dilakukan.

5. Bagi guru yang lolos pre test dan masuk kedalam kuota PPG dalam jabatan, harus mengikuti pendidikan selama 3 bulan di tempat yang ditunjuk oleh Kemendikbud.

6. Untuk urusan biaya PPG dalam jabatan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Demikianlah 2 cara terbaru mendapat sertifikasi guru tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para guru yang masih bingung terkait masalah sertifikasi.***

=-=-=-=

Solusi Jika Anda Tidak Terundang Sebagai Peserta PPG di SIM PKB

 Sabtu, 12 Februari 2022 

Solusinya Jika Anda Tidak Terundang Sebagai Peserta PPG di SIM PKB

Inilah Solusinya Jika Anda Tidak Terundang Sebagai Peserta PPG di SIM PKB - Banyak pertanyaan dari rekan-rekan guru perihal undangan sebagai calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada layanan SIMP KB Guru Pembelajar. Sebagian guru ada yang mendapat undangan sebagai calon peserta PPG, sebagian guru lainnya tidak mendapat undangan. Untuk Pendataan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), undangan PPG tidak akan diterima apabila data isian di Dapodik tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pendidik yang telah memiliki Sertifikasi Pendidik.

2. Pendidik yang statusnya adalah kepegawaian sebagai Honor Sekolah / Guru Tidak Tetap Yayasan.

3. Pendidik yang TMT Pengangkatan > 2015.

4. Pendidik yang kualifikasi pendidikannya belum mencapai minimal D4/S1. 5. Usia Pendidik telah mencapai 58 tahun per 2018.

6. Pendidik yang teridentifikasi sebagai peserta PLPG/KG/UTN dari Sistem AP2SG/ASG. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ada guru yang tidak diundang sebagai calon peserta PPG di SIMPKB ?, padahal semua syarat untuk terdaftar sebagai calon peserta PPG sudah terpenuhi dan bagaimana solusinya agar guru yang tidak diundang bisa diundang sebagai calon peserta PPG di SIM PKB. Silahkan untuk disimak pembahasan mengenai solusi jika Anda tidak diundang PPG 2018 di SIMPKB.

Solusi Jika Anda Tidak Terundang Sebagai Peserta PPG di SIM PKB

Login Pada Layanan SIMPKB

Silahkan Bapak/Ibu masuk pada laman https://app.simpkb.id/, masukan ussername dan password Bapak/Ibu, setelah itu pilih Login

Info Program PPGJ

Jika muncul pada Info Program PPGJ Anda tidak terundang sebagai calon peserta program Pendidikan Profesi Guru, kemungkinan ada data entrian di Dapodik yang masih belum lengkap/salah pada waktu pengisian data GTK, kemudian bagaimana solusinya ?

Solusinya adalah menghubungi/konfirmasi ke Operator Dapodik sekolah Bapak/Ibu, cek bersama untuk entrian datanya seperti :

TMT Pengangkatannya Jenis Kepegawaiannya Riwayat Pendidikan Formal Nomor peserta UKG

Jika ada entrian data yang salah/ kurang lengkap segeralah perbaiki lalu sinkronisasi lagi Dapodiknya sebelum tanggal 18 Nopember.

Ajukan Formulir Pengaduan SIM PKB

1. Pastikan Bapak/Ibu sudah mempunyai akun Google yang aktif karena nanti untuk masuk ke formulir pengaduan SIM PKB.

2. Masuk pada laman formulir pengaduan SIM PKB pada

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2S9SMn8at9mul-QKZkxB-ZibXFO6DEX6o4tJ08PsC1R-fEg/viewform . Silahkan Bapak/Ibu Isikan Nomor Peserta UKG, Nama (tanpa gelar), Tanggal Lahir (dengan format: mm/dd/yyyy, kemudian isi untuk Permasalahan dengan Tidak Menerima Undangan PPG.

3. Pastikan untuk pengisian datanya sudah benar, kemudian pilih tombol Berikutnya.

Bila merasa data Bapak/Ibu seharusnya memenuhi kriteria, unggah/upload gambar data dapodik Bapak/Ibu yang memuat poin 1 sampai dengan 5.Apabial ada perbedaan nama dan data pribadi di Dapodik dengan yang ada di SIM PKB diluar permasalahan undangan Pendidikan Profesi Guru (PPG), unggah/upload gambar data Dapodik yang berbeda dengan yang ada di SIM PKB.

SMA Negeri 6 Padangsidimpuan Juara Putra dan Putri Turnamen Bola Volly

 

SMA Negeri 6 Juara Putra dan Putri Turnamen Bola Volly Antar SMA/SMK Piala PBVSI se Kota Padang Sidempuan.

P.Sidempuan STT/Reportase

Dua Trophy juara pertama di gondol SMA Negeri 6 pada pertandingan Bola Volli antar pelajar SMA/SMK/MAN piala PBVSI se Kota Padang Sidimpuan. Pada Partai Final Putri yang berlangsung Jumat (25/2/2022) di Lapangan sekolah MAN 2, Tim SMA Negeri 6 ini mengalahkan Tim SMA Nurul Ilmi dengan skor 3:0. Dihadapan ratusan supporter yang menyemangati masing masing tim, pertandingan babak final ini berjalan alot. Materi pemain  tim putri SMA Negeri 6 terlihat lebih unggul dari tim Nurul Ilmi, namun perlawanan yang di berikan tim Nurul Ilmi membuat perolehan angka sangat ketat. Dijajaran penonton atau supporter tim terlihat juga beberapa guru dari masing masing sekolah, bahkan Kepala SMA Negeri 6 Drs. Ahwin Daulay turut memberi dukungan kepada timnya yang bertanding.

Pada pertandingan sebelumnya, Tim Volly Putri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 berhasil mengalahkan Tim SMA Negeri 5 dalam memperebutkan Juara ke 3 dan 4. Pertandingan perebutan juara 3 ini berakhir dengan skor 3:1 untuk kemenangan Tim Putri MAN 1.

Sementara itu dalam perebutan Juara ke 3 dan 4 Putra, Tim Bola Volly SMA Kesuma Indah berhasil mengalahkan Tim Putra SMK Negeri 1 dengan Skor 3:1. Pada babak Semi Final SMA Kesuma Indah kalah dari SMA Negeri 1, sementara itu SMK Negeri 1 kalah dari SMA Negeri 6.

Dipartai puncak SMA Negeri 6 bertemu SMA Negeri 1 dalam memperebutkan juara I putra pada Sabtu (26/2/2022). Kedua Tim menampilkan tehnik perbainan bola volley  yang cukup baik untuk ukuran pelajar.  Disemangati ratusan supporter masing masing sekolah, pertandingan berjalan ketat dalam perolehan poin. Namun hasil akhir, keunggulan berada di SMA Negeri 6 dengan skor kemenangan 3:0.

Pada penutupan Turnament ini, Ketua PBVSI Kota Padang Sidempuan, Robby Arianto Napitupulu, SH mengatakan bahwa acara ini di ikuti 12 Tim Putra dan 10 Tim Putri. Ajang ini sekaligus seleksi untuk Kejuaran Tingkat  Pelajar se Sumatera UtaraTurnament ini di tutup Kadispora Kota Padang Sidempuan, Ali Hotman Hasibuan,MM. Turut hadir mewakili Kapolres Kota Padang Sidempuan, Kabag Ops, Kompol S.Silitonga, Ali Akbar mewakili KONI, Kepala SMA Negeri 6, Kepala SMA Negeri 1, Kepala MAN 2, Ketua Ikatan Sarjana Olah Raga (ISORI) Kota Padang Sidempuan, sejumlah guru dari berbagai sekolah yang anak anaknya ikut bertanding. Para pemenang menerima hadiah Trophy, piagam dan uang pembinaan. (Anas)