Sri Kumala,SE.MM Terima Berkas Guru Honor di SMK Tapsel yang Nasibnya Terkatung Katung

P.Sidimpuan STT________

Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Sri Kumala,SE.MM menerima penyerahan berkas administrasi 18 orang guru honor yang bertugas di berbagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kab. Tapanuli Selatan. Penyerahan berkas tersebut dilakukan saat Kunjunga Kerja Komisi E DPRD Sumut di Kota P.Sidimpuan, Rabu (12/4).____ Dalam kunjungan Kerja tersebut Komisi E DPPRD Sumut bertemu dengan seluruh Kepala Sekolah SMA dan SMK dari Kota P. Sidimpuan dan Tapanuli Selatan di Aula SMK Negeri 1 P.Sidimpuan. Sejumlah kepala sekolah menyampaikan persoalan yang di hadapi mereka di daerah, terutama sejak di pindahkannya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi.______ Salah satunya adalah nasib 18 orang guru honor yang mengajar di sejumlah SMK di Tapanuli Selatan yang tidak jelas nasibnya. Selama ini mereka bertugas atas Surat Keputusan Bupati dan Honor mereka di Tampung pada APBD Tapanuli Selatan. Namun sejak Januari 2017 honor mereka tidak agi di tampung di APBD Tapanuli Selatan, sementara di APBD Provsu juga tidak ada._____ Meski hingga bulan April ini mereka belum pernah menerima honor, tapi mereka tetap menjalankan tugas. Atas keluhan tersebut Wakil ketua Komisi E DPRD Sumut Sri Kumala,SE.MM menjanjikan akan menindak lanjuti persoalan ini ke Dinas Pendidikan Provsu sembari menerima berkas kelengkapan Administrasi guru honor tersebut.______ Permasalahan lain yang di sampaikan adalah pentingnya segera di bentuk Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provsu. Karena UPTD belum ada, maka segala urusan pendidikan harus langsung ke kota Medan, sementara jarak tempuh yang dilalui lebih 400 Km . Sementara urusan atau undangan ke Dinas Pendidikan Provsu kerab sampai 2 (dua) kali dalam seminggu. ____ Dipertemuan tersebut terungkap juga bahwa janji bantuan komputer kepada sekolah penyelenggara UNBK tidak terwujud sehingga pihak sekolah mesti meminjam ke berbagai pihak demi lancarnya UNBK. Selain itu mereka juga mengeluhkan Bantua Operasional Sekolah (BOS) yang belum cair hingga pertengahan bulan April, sementara itu di Provinsi lain dana BOS tersebut telah cair.______ Dalam menanggapi hal tersebut Wakil ketua Komisi E DPRD Sumut Sri Kumala,SE.MM dari Partai Gerindra mengatakan bahwa masukan yang diberikan para kepala sekolah akan di tindak lanjuti. _____“ apa yang bapak dan ibu sampaikan akan kami tindak lanjuti, dalam waktu dekat ini kami dari Komisi E akan menyampaikan angsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provsu” ucapnya.____ Kepada STT____ usai acara pertemuan tersebut Sri Kumala,SE.MM mengatakan bahwa hal yang di sampaikan para kepala sekolah tersebut sangat penting untuk segera di tindaklanjuti, terutama nasib guru honor daerah yang bertugas tanpa upah.____ “ ini penting sekali, karena ini menyangkut biaya hidup. Mungkin di daerah lain banyak juga hal yang sama. Begitu juga masalah UPTD, ini juga hal yang sangat mendesak, bisa di bayangkan berapa berat beban kepala sekolah yang berasal dari Pantai Barat Mandailing Natal atau daerah perbatasan dengan Sumatera Barat dan Riau untuk berurusan ke Provsu” paparnya._____ Sementara itu Kepala SMK Angkola Timur Tapsel, Aspan Marwaji Lubis mengatakan bahwa di sekolahnya ada 6 orang guru honor yang belum jelas nasibnya. Dibenarkannya bahwa guru guru tersebut belum menerima gaji sejak bulan Januari. Alasannya bahwa ia tidak tahu dari mana sumber gajinya, mengingat besaran gaji guru honor daerah tidak sama dengan gaji honor komite. Kalaupun di jadikan honor komite, sekolahnya juga belum menerima dana BOS. Aspan Marwaji berharap agar pemerintah segera mengambil kebijakan agar nasib rekan seprofesinya tidak terkatung katung. (Anas)