DINAS KESEHATAN PADANGSIDIMPUAN TERTUTUP TERHADAP INFORMASI JAMPERSAL

Konfirmasi masalah Jampersal di Puskesmas Harus dapat izin dari Dinkes P.Sidimpuan

 

P.Sidimpuan Suara Masa

Jampersal adalah salah satu program andalan di bidang kesehatan yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu ( AKI ).Suatu porgram yang mestinya tersosialisasi dengan baik ketengah tengah masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Pen sosialisasian porgram ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama media massa baik itu elektronik maupun cetak.

Jampersal sendiri sudah diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan sejak tahun 2011. Jampersal ditujukan untuk masyarakat yang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan, dan tidak terbatas pada masyarakat miskin atau kurang mampu meski sebenarnya jampersal adalah perpanjangan dari jamkesmas. Beda jamkesmas dan jampersal adalah pada jenis pelayanan yang diberikan, dimana jampersal hanya melayani ibu hamil melahirkan baik di puskesmas, bidan polindes ( bidan desa ) , Bidan Praktek Mandiri atau klinik bersalin yang mengikuti program jampersal, atau bahkan di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta yang mengikuti program jampersal ,pemeriksaan ibu nifas dan bayinya, rujukan ke rumah sakit atas indikasi, termasuk fasilitas layanan KB satu kali untuk ibu yang baru melahirkan.

Namun kuat dugaan bahwa program ini belum dapat sepenuhnya tersosialisasi ke tengah tengah masyarakat, khususnya di Kota Padangsidimpuan (Psp).

 

Keinginan media khususnya media cetak untuk berperan mensosialisasikan porgram ini, tampaknya terhalang oleh birokrasi pada instansi yang membidanginya yaitu Dinas Kesehatan Kota Psp. Hal ini di buktikan ketika Wartawan Koran ini dengan salah satu wartawan media lain mencoba mengkonfirmasi tentang sosialisasi dan pemamfaatan program Jampersal ini di Kota Psp khususnya di Kecamatan Psp Hutaimbaru. Kepala Puskesmas Psp Hutaimbaru yang di temui pada Jumat (13/4} di Puskesmas tersebut tidak berkenan memberi komentar seputar Jampersal tersebut. Sebaliknya ia mengatakan kepada wartawan agar menunggu di salah satu ruangan yang di hunjuknya sementara ia akan memanggil petugas yang membidangi Jampersal ini. Setelah menunggu lebih satu jam datang salah seorang pegawai di Puskesmas Hutaimbaru tersebut menanyakan apa kira kira yang ingin di ketahu oleh wartawan yang datang. Pertanyaan yang di ajukan saat itu adalah, berapa orang yang di layani program Jempersal, berapa orang Bidan yang menangani jampersal termasuk Bidan Praktek Mandiri, berapa rujukan ke rumah sakit atas indikasi, bagai mana tentang angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pertanyaan yang di ajukan ini khusus di lingkup Puskesmas Hutaimbaru Kecamatan Hutaimbaru Kota Psp pada 6 bulan terakhir. Setelah mendengarkan pertanyaan yang di sampaikan wartawan, pegawai Puskesmas tersebut mengatakan ” Semuanya telah berjalan dengan baik, masalah berapa berapa saya tidak tahu menahu, saya hanya di suruh Kapus menjumpai wartawan ke sini. Kalau masalah data atau keterangan seharusnya bapak membawa surat rekomendasi atau izin dari Dinas Kesehatan Kota Psp, baru kami bisa meladeninya ” ujarnya singkat.
Mendengar jawaban tersebut wartawan langsung permisi, sementara itu Kapus sudah meninggalkan ruangan kerja. Kepala Dinas Kesehatan Kota Psp drg.Hj.Doria Hafni Lubis saat di hubungi melalui telp selulernya tidak ada jawaban, begitu juga saat di sampaikan pertanyaan via SMS tetap tidak bersedia memberi jawaban.
Adalah hal yang perlu mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan di Kota Psp khususnya Baperjakat, supaya menempatkan aparaturnya sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuannya. Saat media ingin berperan dalam mensosialisasikan program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin, terkesan ada sesuatu yang di sembunyikan. Untuk itu di minta kepada Walikota dan Baperjakat Kota Psp agar dalam menempatkan pegawainya di sesuaikan dengan Visi dan Misi Kota Padangsidimpuan. (Anas)