Warga P.Sidimpuan lebih Cendrung pada calon independen

Catatan Nasruddin Nasution wartawan Suara Masa P.Sidimpuan

Di jaman modern, politik adalah sebuah ilmu atau cara untuk menduduki kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu pula. Tanpa politik, dunia tidak akan memiliki pemimpin ataupun wakil rakyat.
Sejak jaman Majapahit ataupun sebelum itu, telah banyak bermunculan institusi kekuasaan atauy politik  baik berbentuk kerajaan atau kesultanan. Pemegang tampuk kekuasaan berlaku turun temurun. Namun di era demokrasi saat ini di Indonesia, maka berpolitik harus melalui kegiatan politik, baik berupa pilkada, pileg ataupun pilpres.
Para pelaku atau politisi diciptakan untuk bersaing bersaingan dengan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan. Berbagai cara di laksanakan. Artinya, tujuan menjadi pemenang atau penguasa meski itu harus menghalalkan berbagai cara. Di sinilah mulainya politik dikotori oleh politisi-politisi kagetan atau politisi hitam.

Para politisi berjualan visi,misi atau rencana kerja yang sangat memihak kepada masyarakat, bahkan tidak jarang membuka aib atau memfitnah pesaingnya. Yang penting para pemilih tertarik dan memilih dia. Soal dia bisa menepati janji atau tidak, itu urusan nanti. Ini adalah merupakan efek demokrasi yang bernuansa persaingan. Semakin ketat persaingan, maka kemungkinan berbuat curang semakin besar. Umumnya ini dilakukan oleh orang orang Partai.

Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat terjadap kegiatan perpolotikan semakin menipis, bahkan banyak yang tidak yakin kepada partai politik, sehingga mereka lebih cendrung memilih yang independen atau tidak mau terlibat sama sekali. Ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, atau Pilkada.

Pilkada Kota Padangsidimpuan (Psp) yang akan di gelar tahun ini (2012) sangat tidak begitu menjadi perhatian bagi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah nama nama yang beredar yang akan menjadi petarung pada pilkada ini kurang mendapat simpati apa lagi yang kabarnya di usung parpol. Maka besar kemungkinan masyarakat Psp akan memilih calon Independen, konon lagi pada pembagasan R-APBD Kota Psp tahun 2012 terlihat betapa para politisi di DPRD kota Psp telah tersandra oleh kelompok tertentu. Ketika kelompok suatu kelompok mampu intervensi terhadap anggaran pembiayaan kegiatan di kota ini, bukan tidak mustahil suatu saat bahwa anggaran untuk SKPD dapat di intervensi. Ini adalah catatan buruk bagi perpolitikan di Kota Psp ini.

Maka sangat diterima akal  kalau masyarakat kota Psp akan lebih cendrung memilih calon dari jalur indevenden, meski nantinya ia akan di ganjal pada pembahasan politik pada proses pemerintahannya. Namun sepanjang ia masih berpihak pada kepentingan rakyat bukan mustahil rakyat secara beramai ramai akan berhadapan dengan para politisi di gedung dewan sana.

Independen maupun partai politik adalah pilar demokrasi modern indonesia, keduanya merupakan hak konstitusional warga negara. Banyak yang berhasil menjadi Kepala Daerah dari jalur ini. Sebut saja di empat Kabupaten yaitu Batubara (Sumut), Rote Ndao (NTT), Kubu Raya (Kal bar) dan Garut (Jabar), toh berhasil. Kepemimpinannya dijamin akan langgeng selama kesejahteraan rakyat semakin baik dan meningkat. Melihat kondisi terkini di lapangan, tidak terpungkiri bahwa peluang calon kepala daerah sangat besar untuk memimpin kota Psp ini.

Keberadaan calon independen tentu menjadi tantangan serius terutama bagi parpol karena setidak-tidaknya ada dampak yang tidak meguntungkan terhadap keberadaan parpol, yaitu: (a) jika pasangan yang diusung parpol kalah, maka kepercayaan masyarakat akan terus merosot terhadap parpol, (b) parpol akan kehilangan sumber pembiayaan ongkos politik dalam pilkada, karena tradisi menyewa perahu dengan sendirinya akan segera ditinggalkan.
Tampilnya calon independen diharapkan bisa memperbaiki iklim pasar politik. Jika dengan monopoli parpol atas pencalonan kandidat melahirkan produk-produk kepemimpinan yang buruk dengan harga politik yang mahal, pasar politik bisa disehatkan melalui pengembangan kompetisi dengan calon non-partai. Kesertaan calon independen akan memaksa partai politik untuk memperbaiki fungsi dan kinerjanya, tidak akan sembarangan memilih kandidat, jika ingin meraih dukungan publik. Maka tidak heran apabila pada periode mendatang Kota Psp akan di pimpin oleh seorang Walikota non parpol.##